Suara.com - Setelah menuai polemik di kalangan warga, sebanyak 156 orang WNA (Warga Negara Asing) gelombang pertama dari 500 TKA China tiba di Bandara Haluoleo, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sebanyak 156 WNA ini merupakan TKA China yang akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Stell (OSS) yang berada di Morosi Kabupaten Konawe.
Konon ratusan pekerja asing ini merupakan pekerja ahli yang akan menyelesaikan pembangunan 33 tungku smelter di Morosi, diharapkan dari datangnya pekerja ahli ini bisa menelurkan transfer teknologi dan transfer ilmu yang disyaratkan pemerintah.
Hal ini pun diakui oleh karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang kemampuannya bertambah sejak bekerja di perusahaan tersebut.
“Waktu enam bulan bekerja di VDNI, perusahaan membuat program mengirim karyawan ke China untuk belajar bahasa mandarin, teknik smelter dan lain-lain. Kita ke sana belajar sekitar satu tahun,” ujar Sukal Septi Sari, Translator Penanggung Jawab Teknik dan Lapangan dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).
Septi yang sudah bekerja di VDNI selama lebih dari dua tahun merasakan sendiri manfaat dari diberlakukannya sistem transfer teknologi atau transfer ilmu yang diterapkan perusahaan.
“Kemampuan mandarin saya bertambah. Pengetahuan mengenai dunia smelter juga bertambah,” tambahnya.
Transfer teknologi ini pula yang manfaatnya dirasakan langsung oleh karyawan lain, Ruli Darmadi yang bekerja sebagai koordinator smelter 1, 2 dan 3 di PT VDNI. Ruli adalah warga asli Morosi yang bekerja sejak tahun 2016 dan saat ini bertugas untuk mengawasi kelancaran produksi, mulai dari karyawan hingga alat-alat yang digunakan.
“Kami di sini bekerja dengan TKA asal China, yang otomatis kedisiplinannya sangat tinggi. Lalu yang tadinya kami tidak tahu apa itu pabrik nikel, sekarang karyawan Indonesia sudah mulai bisa. Walaupun kami belum menguasai 100 persen, tapi kami diajarkan dan dituntut untuk terus belajar,” terangnya.
Baca Juga: TKA China yang Masuk ke Sultra Pakai Visa Kerja
Menurutnya, perbandingan pekerja asing dan Indonesia saat ini dengan dulu sudah jauh menurun. Pada masa awal pembangunan pabrik, perbandingan TKA asal China dengan Indonesia dikatakannya hampir merata.
“Tapi saat ini alhamdulillah karena sudah banyak karyawan Indonesia yang belajar sistem produksinya, mungkin sekarang tinggal 20 persen TKA dan 80 persen pekerja lokal. Karena ada alat-alat yang kami juga belum bisa tangani, jadi kami masih butuh teknisi-teknisi untuk membantu dan mengajarkan,” ujar Ruli.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Rupiah Masih Loyo Pagi Ini, Berpeluang Sentuh Rp18.000
-
Bisa Pesan Sekarang, Harga Emas Antam Tetap Rp2.665.000/Gram Hari Ini
-
Tak Lagi Sekadar Simpan Pinjam, Koperasi Didorong Bangun Bisnis PLTS
-
IHSG Bergerak Dua Arah Pagi Ini ke Level 5.800-an, BREN dan ANTM Mulai Diburu Asing
-
OJK Kaji Penguatan Pengawasan Rekening Judi Online, Lebih dari 33 Ribu Sudah Diblokir
-
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Cek Rincian Lengkap untuk Semua Ukuran
-
Industri AI Perbankan Kian Diminati, 96 Persen Perusahaan Siap Beri Gaji Lebih Tinggi
-
Emiten DSFI Akui Pelemahan Rupiah Bikin Harga Barang Jadi Naik
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri