Suara.com - Dalam upaya mendukung pariwisata nasional di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Borobudur, Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa III Direktorat Perumahan akan mengerahkan para pekerja yang bersertifikat dan dapat bekerja secara maksimal di lapangan. Selain itu, KemenPUPR juga memberikan pembekalan dan sertifikasi pekerja bangunan untuk program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di KSPN Super Prioritas Borobudur.
"Program Sarhunta di KSPN Borobudur termasuk kategori super prioritas. Kami akan mengerahkan para pekerja yang memang benar-benar bersertifikat dan dapat bekerja secara maksimal di lapangan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Rabu (1/7/2020).
PUPR, imbuh Khalawi, sesuai arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, akan tetap melaksanakan program pembangunan perumahan pada masa transisi new normal. Namun dalam pelaksanaan di lapangan harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.
“Kami harap pembangunan Sarhunta KSPN ini selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Program Sarhunta KSPN menargetkan sejumlah hunian yang akan difasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitasnya terhadap aspek hunian layak sebagai pendukung kegiatan pariwisata,” katanya.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 170 pekerja bangunan, yang rencananya akan membangun 87 rumah Sarhunta, yang tersebar di tujuh desa, yakni Ngadiharjo, Karangrejo, Tuksongo, Kembanglimus, Wanurejo, Borobudur dan Kelurahan Mendut.
Pembekalan dan sertifikasi untuk para pekerja bangunan Sarhunta di KSPN Borobudur dilakukan Ditjen Perumahan bekerja sama dengan Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya di enam desa selama tiga hari, pada akhir Juni 2020.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Rumah Swadaya K.M. Asyad, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, Wahyu Adi Satriawan, Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya, Eddy Irwanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kunta Hendradata, dan PPK Sarhunta KSPN Borobudur Achmad Hendrico Irwan.
Lebih lanjut, Khalawi menjelaskan, salah satu fungsi pembekalan ini adalah memberikan pembekalan kepada pekerja bangunan untuk melaksanakan tugas di lapangan dan terus menjaga kesehatan. Selain itu, sertifikasi berguna untuk mengecek kelayakan dan kemampuan pekerja bangunan yang akan bekerja membangun Sarhunta di lokasi KSPN, dan memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja serta mendapatkan pengakuan kompetensi kerja.
Baca Juga: PUPR Dorong Pemanfaatan Teknologi Pra Cetak Untuk Rusun
Berita Terkait
-
Dukung Sektor Wisata Nasional, Masyarakat Lombok Dapat Bantuan 500 Rumah
-
Warga di Papua Barat akan Terima 4.114 Rumah Bantuan Pemerintah
-
Sederhanakan Program, PUPR Ajukan Rp 115,58 Triliun untuk Infrastruktur
-
Selama 5 Tahun Belakangan, Masyarakat Papua Terima 21.915 Rumah dari PUPR
-
Para Nelayan Padang Pariaman Dapat Rumah Khusus Senilai Rp 4,6 Miliar
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
Terkini
-
Survei Bank Indonesia: Indeks Keyakinan Konsumen Alami Penurunan, Ini Faktornya
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
Wamen BUMN Ungkap Bahayanya ChatGPT, Bisa Susun Kebijakan Pemerintah
-
24 BPR Bangkrut di Indonesia, Ini Daftar Lengkapnya
-
Menkeu Baru Diminta Stop Naikkan Cukai, Fokus Berantas Rokok Ilegal
-
OJK Minta Menkeu Baru Perkuat Koordinasi untuk Dorong Ekonomi Indonesia
-
Lagi, OJK Cabut Izin BPR Syariah Gayo Perseroda yang Bangkrut
-
Promo Produk Spesial Mingguan Alfamart Hadir Kembali, Bikin Belanja Makin Hemat
-
Menkeu Baru Diingatkan Buat Kebijakan Realistis, INDEF: Belanja Negara Perlu Ditata Ulang
-
IHSG Berbalik Rebound di Sesi I, Apa Pemicunya?