Pada 2020, Kemendes PDTT Bakal Digitalisasi 10.629 Badan Usaha Milik Desa

Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), Abdul Halim Iskandar mengikuti rapat koordinasi terkait ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan, Jakarta, Senin (20/7/2020). Dalam rapat yang digelar secara virtual, Menteri Halim melaporkan perkembangan digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Harapannya, tahun 2020 ini, upaya maksimalnya adalah genjot 10.629 BUMDes yang masih bertransaksi sudah masuki era digitalisasi.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, memaparkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah selesai profiling sekitar 27.000-an BUMDes sebelum pandemi Covid-19.

"Selama Covid-19, masih bertahan 10.629 BUMDes, dengan total transaksi Rp308 Miliar," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Target Kemendes PDTT dalam waktu dekat ini adalah mengembalikan kinerja positif BUMDes yang telah kerja sama dengan marketplace sebanyak 53 BUMDEs perdagangan.

Kemudian, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, untuk lebih mengokohkan keberadaan BUMDes agar lebih kredibel, Kemendes PDTT kembali lakukan registrasi ulang.

"BUMDes yang masih ada transaksi maupun yang sudah tidak ada, kami minta registrasi agar pendampingan kami enak dan efektif," kata lelaki Kelahiran Jombang ini.

Kemendes PDTT juga menggandeng bank milik pemerintah, seperti BNI dan BRI, termasuk marketplace dan perguruan tinggi untuk pendampingan BUMDes.

Sebelumnya, Gus Menteri mengatakan, BUMDes yang tahan pandemi Covid-19 merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis.

Baca Juga: Menteri Desa dan PDTT: Covid-19 Mendekonstruksi Tatanan Budaya Kita

Berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten, menurutnya, cenderung tidak mampu bertahan.

“BUMdes yang bertahan ini ternyata semua berdiri atas dasar telaah ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Artinya, berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program pemerintah kabupaten. Makanya revitalisasi ini kita gunakan sistem buttom up bukan top down,” kata Gus Menteri.

Turut hadir dalam rapat, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Whisnutama dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.