Suara.com - Ekonom senior Chatib Basri mengatakan bahwa ketersediaan vaksin akan mempengaruhi cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia yang melambat akibat dampak pandemi Covid-19.
Chatib menyatakan hal tersebut seiring dengan kewajiban penerapan protokol kesehatan yang membuat aktivitas perekonomian masyarakat yang tidak bisa beroperasi sepenuhnya.
“Sebelum vaksin selesai, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Artinya ekonomi harus beroperasi di bawah 100 persen. Dengan kondisi ini maka pemulihan akan berbentuk U bukan V,” katanya melalui akun twitter pribadinya @ChatibBasri, Senin (31/8/2020).
Tak hanya itu, lanjut Chatib, ketika vaksin telah tersedia juga masih membutuhkan waktu untuk mendistribusikan kepada masyarakat sehingga pemulihan ekonomi belum bisa terjadi secara cepat.
“Coba buat hitungan sederhana misalnya vaksin tersedia Januari 2021 maka berapa orang yang harus mendapat vaksin lebih dahulu,” ujarnya.
Ia mencontohkan, vaksin tersedia pada Januari 2021 dan harus didistribusikan kepada orang-orang yang prioritas seperti lanjut usia atau lansia berjumlah 25 juta orang dalam setahun. Itu artinya terdapat 68 ribu orang tua yang harus diberikan vaksin dalam satu hari selama setahun dengan 365 hari, sementara vaksin harus diberikan dua kali kepada satu orang.
“Jika ada 25 juta (orang) dan setahun 365 hari maka setiap hari harus ada 68 ribu orang di vaksin selama setahun. Mampu kah kita memberi vaksin 68 ribu orang per hari? Saya tidak tahu,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah dapat memberikan ekspansi terhadap insentif yang telah ada sembari menunggu ketersediaan dan pendistribusian vaksin agar ekonomi tidak semakin melemah.
“Tak ada insentif untuk ekspansi dan meningkatkan investasi. Ekonomi akan stuck atau pemulihan lambat,” tuturnya.
Baca Juga: Belajar Online di Kampung Internet
Terlebih lagi, Chatib memperkirakan perekonomian nasional pada kuartal III tahun ini masih akan tertekan seiring aktivitas masyarakat yang cenderung kembali melambat pada Juni hingga Agustus.
“Jika ekonomi hanya beroperasi 50 persen maka untuk banyak sektor break even point tak tercapai,” ujarnya. [Antara]
Berita Terkait
-
Efek Domino Pandemi Bikin Harga Mobil Bekas Gagal Turun
-
Luhut-Chatib Basri soal MBG: Jangan Bertengkar-Ini Masalah Kepercayaan!
-
Chatib Basri dari Partai Apa? Diisukan Jadi Menkeu Baru
-
Chatib Basri Sorot Efisiensi Anggaran MBG: Harus Lebih Efisien Lagi
-
Chatib Basri Blak-blakan ke Prabowo soal Tergerusnya Kepercayaan pada Pemerintah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun