Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal geleng-geleng kepala ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan demo penolakan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang diselenggarakan sejumlah daerah merupakan demo bayaran.
"Tidak benar (tudingan tersebut)," kata Said saat dihubungi Suara.com, Kamis (8/10/2020).
Said pun menantang Airlangga untuk membuktikan pernyataannya tersebut, menurut dia siapa yang menuduh harus berani membuktikannya.
"Buktikan saja orangnya," ucapnya.
Menurut dia KSPI dan organisasi buruh lainnya sangat terbuka dan tidak ada yang disembunyikan.
Menurut dia, aksi buruh dan lembaga masyarakat lainnya yang saat ini sedang turun kejalan merupakan murni dari sikap kegelisahan terhadap UU sapu jagad tersebut yang bisa mengancam keberlangsungan hidup mereka.
"Kalau bayaran tanyakan saja kepada para anggota, mereka masa depannya terancam kok 30-40 tahun. Nah karena keterpanggilan itulah makanya mereka melakukan aksi," pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan demo yang dilakukan kaum buruh untuk menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja makin memperburuk situasi ekonomi Indonesia yang sudah luluhlanta akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Airlangga beralasan aktivitas demo bakal menimbulkan klaster baru penularan virus corona dan tentunya makin menyulitkan pemerintah untuk melakukan proses pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Masih Rusuh saat Pantau Halte Terbakar di HI, Anies Mundur ke Pos Polisi
"Apabila jumlah mereka yang terpapar Covid-19 meningkat ya tentunya akan berakibat juga pada pemulihan ekonomi," kata Airlangga dalam sebuah acara televisi, Kamis.
Airlangga pun mengingatkan bahwa saat ini masih dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19, untuk itu dirinya berpesan agar semua masyarakat untuk tidak berkumpul dan berkerumun.
"Dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar," katanya.
Berita Terkait
-
Pemerintah Tunda Insentif Motor Listrik, Nasib Ditentukan Juli 2026
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Rupiah Masih Loyo Pagi Ini, Berpeluang Sentuh Rp18.000
-
Bisa Pesan Sekarang, Harga Emas Antam Tetap Rp2.665.000/Gram Hari Ini
-
Tak Lagi Sekadar Simpan Pinjam, Koperasi Didorong Bangun Bisnis PLTS
-
IHSG Bergerak Dua Arah Pagi Ini ke Level 5.800-an, BREN dan ANTM Mulai Diburu Asing
-
OJK Kaji Penguatan Pengawasan Rekening Judi Online, Lebih dari 33 Ribu Sudah Diblokir
-
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Cek Rincian Lengkap untuk Semua Ukuran
-
Industri AI Perbankan Kian Diminati, 96 Persen Perusahaan Siap Beri Gaji Lebih Tinggi
-
Emiten DSFI Akui Pelemahan Rupiah Bikin Harga Barang Jadi Naik
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri