Suara.com - Hari Pangan Sedunia diperingati setiap 16 Oktober. Berbicara soal pangan, yang tidak mungkin dilewatkan yakni nasib para petani.
Ketua Tani Center LPPM IPB Hermanu Triwidodo mengatakan, pembentukan konsep korporasi pertanian mendorong petani dapat lebih terlibat tidak hanya pada produksi atau kegiatan hulu, tetapi juga hilir.
Hermanu menjelaskan bahwa dalam konsep korporasi tani tersebut, Pemerintah maupun pelaku usaha harus melibatkan kepentingan petani sebagai subyek pembangunan pertanian dan penyedia pangan bangsa.
"Misal ada semacam korporsi itu bagus-bagus saja, tetapi jangan petaninya hilang. Orang lupa bahwa petani perlu tanah untuk bisa hidup. Apakah ada (korporasi) itu petani kepemilikannya bisa menjadi luas, banyak hal-hal yang terlewat," kata Hermanu di Jakarta, Jumat (16/10/2020).
Dalam konteks membangun ekosistem bisnis bagi petani, seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo, Hermanu menilai bahwa Pemerintah perlu mengevaluasi berbagai kebijakan yang bisa saja kontraproduktif dengan kesejahteraan petani.
Menurut dia, sejumlah undang-undang (UU) perlu disederhanakan, mulai dari UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Sistem Budidaya Berkelanjutan hingga UU Hortikultura.
Sementara itu, salah satu petani muda Pematang Siantar, Apni Naibaho menilai bahwa korporasi pertanian memang diperlukan, hanya saja harus disesuaikan dengan kebutuhan petani di masing-masing daerah.
Menurut dia, selama ini peran pemerintah setempat dalam menguatkan ekosistem pertanian belum banyak terlihat. Bahkan di daerahnya sendiri, para petani organik harus mampu mencari pasar sendiri karena belum terbentuk paguyuban atau kelompok tani.
"Campur tangan pemerintah daerah memang belum ada, karena para petani lebih banyak mencari solusi sendiri, mencari pasar sendiri. Memang seharusnya ada peran pemerintah yang memperhatikan agar pertanian ini bisa berkelanjutan," kata Apni.
Baca Juga: Sejarah Hari Pangan Sedunia, Solidaritas Global Hadapi Masalah Kelaparan
Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini sangat penting dilakukan di tengah ancaman kerawanan pangan dan kelaparan akibat pandemi COVID-19.
Pada tingkat global, peringatan tahun ini bertema "Grow, nourish, sustain. Together. Our actions are our future". Tema ini sangat relevan dengan kondisi kekinian ketika sistem pangan pada tingkat global dan nasional goyah. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan
-
Setelah Tak Naik, Pekerja-Pengusaha Ingin Menkeu Purbaya Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun