Suara.com - Ekonom senior Indef, Faisal Basri, mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dipercayai sebagai sumber persoalan terus tingginya jumlah pengangguran di Indonesia.
Seturut kritiknya, Faisal basri juga menilai pemerintah harus mengganti strategi dalam menanggulangi jumlah pengangguran yang terus naik tinggi.
Menurut Faisal, salah satu strategi menuntaskan persoalan pengangguran adalah mengembangkan sejumlah industri yang dianggap menyerap pengangguran.
Hal itu berbeda dengan kebijakan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah, yakni menggenjot pengembangan industri padat karya.
Faisal menilai, jalan yang ditempuh pemerintah itu salah kaprah karena industri padat karya tak cocok dengan latar belakang kebanyakan tenaga kerja di Indonesia kekinian.
Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional saat ini mencapai 9,7 juta orang. Dari total tersebut, mayoritas adalah lulusan diploma hingga sarjana.
"Jadi enggak cocok padat karya, masak sarjana atau diploma ngojek, diploma di industri garmen, kan nggak cocok," ujar Faisal dalam webinar, Kamis (26/11/2020).
Selain manufaktur, Faisal Basri menyebut industri pertanian juga harus dikembangkan pemerintah sebagai solusi menekan angka pengangguran.
Pasalnya, kata dia, industri pertanian salah satu yang bertumbuh di tengah pandemi virus corona covid-19.
Baca Juga: Belum Periksa Habib Rizieq Soal Kasus Kerumunan, Polisi: Tenang Saja, Sabar
Namun, ia mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri pertanian, yakni pembangunan food estate di Kalimantan Tengah.
"Saya melihat ini momentum membenahi sektor pertanian, dan memodernisasi sektor pertanian, bukan dengan buat food estate di Kalteng. Itu tidak menyelesaikan masalah. Manufaktur yang harus dikembangkan menurut saya bukan padat karya," jelas dia.
Di lain sisi, Faisal menyarankan, agar politik upah murah yang disuarakan pengusaha juga harus dihapus. Karena, upah murah tersebut juga tak sesuai dengan kondisi angkatan kerja.
Dengan kondisi ini, Faisal menilai sangat wajar, banyak anak muda yang berpendidikan bergabung dalam kelompok Habib Rizieq Shihab.
"Kalau kita lihat politik upah murah harus kita tinggalkan, karena enggak sesuai dengan situasi, jadi wajar yang muda dan berpendidikan bergabung dengan Rizieq Shihab," kata dia.
Berita Terkait
-
Belum Periksa Habib Rizieq Soal Kasus Kerumunan, Polisi: Tenang Saja, Sabar
-
Bima Arya ke RS Ummi Bogor: Saya Perintahkan Swab Habib Rizieq
-
Buntut Acara Rizieq, Anies Diminta Perbaiki Komunikasi dengan Forkopimda
-
Larang Pengikut Jenguk Rizieq, Bima Arya: Kalau Ada Kerumunan Kita Bubarkan
-
Istri Habib Rizieq Juga Dirawat di RS Ummi Bogor
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
DJP Ungkap Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta di H+1 Lebaran
-
Jelang Deadline, Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT Tembus 8,7 Juta
-
Hari Air Sedunia: Ini Sederet Kisah Pertamina dari Ujung Papua hingga Wilayah Bencana
-
Jadwal Operasional BRI Pasca Libur Lebaran 2026
-
Harga Minyak Naik, Prabowo Kebut Proyek PLTS buat Gantikan Tenaga Diesel
-
Seluruh Rest Area di Tol Cipali Akan Berlakukan Sistem Buka Tutup
-
Biang Macet Saat Mudik Terungkap! 21 Ribu Kehabisan Saldo E-Toll
-
Jangan Lupa! Besok Pasar Saham RI Kembali Dibuka, IHSG Diproyeksi Anjlok
-
Gegara Selat Hormuz Tutup, Harga BBM di AS Tembus Rp 68.000
-
BRILink Agen Bukukan Transaksi Rp1.746 Triliun: Bukti BRI Percepat Inklusi Keuangan Nasional