Suara.com - Presiden Jokowi resmi melantik Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan. Lutfi menggantikan Agus Suparmanto untuk mengkomandoi sektor perdagangan.
Ini juga merupakan kedua kalinya Lutfi menjadi Menteri Perdagangan, setelah sempat menjabat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terdapat cerita terkait penunjukkan Lutfi menjadi Mendag. Lutfi yang saat itu sebagai Duta Besar RI di Amerika Serikat (AS) sempat diminta Jokowi menunda perjalanannya kembali ke AS.
"Saya sebagai dubes RI di AS sedang melaksanakan tugas kembali ke Jakarta dan sempat melaporkan ke presiden pada hari Kamis dan sudah pamit di telepon untuk menunda keberangkatan sampai hari jumat," ujar Lutfi usai dilantik, Rabu (23/12/2020).
Namun Lutfi mendapatkan jawaban alasan Jokowi melarang ia kembali ke AS, karena pada Hari Jumat ia dapat tugas menduduki kursi Menteri Perdagangan.
"Hari Jumat saya diinfo bapak Presiden akan memberi kepercayaan untuk memimpin Kemendag dan hari selasa dipanggil ke istana," ucap dia.
Sebelumnya, Lutfi merasa terhormat diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri perdagangan di Kabinet Indonesia Maju. Dia berjanji akan bekerja secara transparan.
"Saya merasa terhormat sekali dan berterima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada saya," ujar Lutfi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lutfi menggantikan posisi Agus Suparmanto. Lutfi beserta lima menteri baru lain dilantik pada hari ini Rabu, 23 Desember 2020.
Baca Juga: Mendag Muhammad Lutfi Langsung Dapat 3 Tugas Ini dari Jokowi
Ia berjanji akan bekerja sekuat mungkin, sepandai mungkin, dan secakap mungkin untuk memastikan perekonomian Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang.
Lutfi mengatakan bahwa ekonomi dunia saat ini berada pada situasi sangat sulit.
Menurut dia, Kementerian Perdagangan merupakan suatu lembaga yang memiliki mekanisme memastikan arus barang dan kegiatan ekonomi berjalan baik, harus ikut mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Lutfi yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai menteri perdagangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantas menganalogikan pertandingan tinju maka Kementerian Perdagangan adalah pihak yang bertindak sebagai wasit.
Sementara itu, pembeli dan penjual adalah para petinju dan rakyat sebagai penontonnya.
"Ketika wasit tidak melakukan sesuatu dengan hal yang semestinya, penonton tinju akan melihat kecurangan atau kekurangan. Oleh karena itu, saya berjanji transparan dan kementerian akan memastikan ekonomi berjalan baik secara efisien untuk kesejahteraan bangsa dan negara," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- 5 Pilihan Mesin Cuci 2 Tabung Paling Murah, Kualitas Awet dan Hemat Listrik
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
PLN, MEBI, dan HUAWEI Resmikan SPKLU Signature dengan Ultra-Fast Charging dan Split Charging Pertama
-
Harga Cabai Masih 'Pedas', Bapanas Siapkan Intervensi
-
Kemendag Keluarkan Harga Patokan Eskpor Komoditas Tambang, Ini Daftarnya
-
Menkeu Purbaya Resmi Alihkan Dana Desa Rp34,5 T ke Koperasi Merah Putih
-
Pabrik Alas Kaki di Jombang Pakai PLTS, Kapasitas Tembus 3,7 MWp
-
Bisnis Emas BSI Melesat 100 Persen dalam 8 Bulan
-
Pengangguran Menurun, Tapi 50 Persen Tenaga Kerja Masih 'Salah Kamar'
-
Rating Indonesia Turun, Purbaya Serang Balik: Saya Ingin Membuat Reputasi Moody's Jeblok
-
Emiten BFIN Andalkan Program Loyalitas Dongkrak Pembiayaan Mobil Bekas
-
Dalih Purbaya Bikin Defisit APBN Nyaris 3 Persen: Kalau Tidak Kita Bisa Jatuh Seperti 1998