Suara.com - Presiden Jokowi resmi melantik Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan. Lutfi menggantikan Agus Suparmanto untuk mengkomandoi sektor perdagangan.
Ini juga merupakan kedua kalinya Lutfi menjadi Menteri Perdagangan, setelah sempat menjabat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terdapat cerita terkait penunjukkan Lutfi menjadi Mendag. Lutfi yang saat itu sebagai Duta Besar RI di Amerika Serikat (AS) sempat diminta Jokowi menunda perjalanannya kembali ke AS.
"Saya sebagai dubes RI di AS sedang melaksanakan tugas kembali ke Jakarta dan sempat melaporkan ke presiden pada hari Kamis dan sudah pamit di telepon untuk menunda keberangkatan sampai hari jumat," ujar Lutfi usai dilantik, Rabu (23/12/2020).
Namun Lutfi mendapatkan jawaban alasan Jokowi melarang ia kembali ke AS, karena pada Hari Jumat ia dapat tugas menduduki kursi Menteri Perdagangan.
"Hari Jumat saya diinfo bapak Presiden akan memberi kepercayaan untuk memimpin Kemendag dan hari selasa dipanggil ke istana," ucap dia.
Sebelumnya, Lutfi merasa terhormat diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri perdagangan di Kabinet Indonesia Maju. Dia berjanji akan bekerja secara transparan.
"Saya merasa terhormat sekali dan berterima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada saya," ujar Lutfi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lutfi menggantikan posisi Agus Suparmanto. Lutfi beserta lima menteri baru lain dilantik pada hari ini Rabu, 23 Desember 2020.
Baca Juga: Mendag Muhammad Lutfi Langsung Dapat 3 Tugas Ini dari Jokowi
Ia berjanji akan bekerja sekuat mungkin, sepandai mungkin, dan secakap mungkin untuk memastikan perekonomian Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang.
Lutfi mengatakan bahwa ekonomi dunia saat ini berada pada situasi sangat sulit.
Menurut dia, Kementerian Perdagangan merupakan suatu lembaga yang memiliki mekanisme memastikan arus barang dan kegiatan ekonomi berjalan baik, harus ikut mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Lutfi yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai menteri perdagangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantas menganalogikan pertandingan tinju maka Kementerian Perdagangan adalah pihak yang bertindak sebagai wasit.
Sementara itu, pembeli dan penjual adalah para petinju dan rakyat sebagai penontonnya.
"Ketika wasit tidak melakukan sesuatu dengan hal yang semestinya, penonton tinju akan melihat kecurangan atau kekurangan. Oleh karena itu, saya berjanji transparan dan kementerian akan memastikan ekonomi berjalan baik secara efisien untuk kesejahteraan bangsa dan negara," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Booming Perumahan 2025-2029: Prabowo Genjot Subsidi, Apa Saja Dampaknya?
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan