Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim APBN 2020 mampu menjaga kontraksi perekonomian Indonesia dan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Di dalam rangka menolong masyarakat dan menjaga dampak buruk Covid 19 terhadap perekonomian, seluruh dunia memanfaatkan APBN sebagai instrumen kebijakan yang sangat kunci dan luar biasa penting.
"Semua negara di dunia meningkatkan defisit APBN-nya karena Covid menghantam sisi penerimaan negara dengan kondisi perekonomian negara yang mengalami kontraksi," kata Sri Mulyani dalam webinar, Rabu (27/1/2021).
Dirinya merinci penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak, mengalami tekanan yang sangat dalam. Di sisi lain, belanja untuk membantu masyarakat dan perekonomian meningkat sangat signifikan, termasuk untuk penanganan Covid-19.
Dengan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, perekonomian Indonesia mulai mengalami pemulihan. Sinyal pemulihan ekonomi terlihat pada berbagai indikator, seperti perbaikan demand yang mendorong kenaikan harga, terjaganya sentimen positif di pasar keuangan, serta perbaikan permintaan eksternal.
"Berbagai indikator ekonomi yang lain terus akan dipantau dan dijaga sehingga pemulihan ekonomi Indonesia akan terus terjaga dan bahkan kita akselerasi,” kata Sri Mulyani.
Sehingga kata dia, APBN 2020 telah bekerja keras untuk mengatasi dampak Covid 19 agar ekonomi dapat pulih kembali. Tahun 2021 akan disambut dengan optimisme yang lebih tinggi dan kebijakan pada APBN 2021 akan diarahkan untuk mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi dengan keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta momentum penguatan reformasi.
“Seluruh langkah-langkah yang sudah dilakukan pada tahun 2020 telah memberikan fondasi yang cukup baik bagi kita untuk menangani Covid dan memulihkan ekonomi nasional," katanya.
"Capaian-capaian tahun 2020 ini menyebabkan kita mampu untuk segera memulihkan ekonomi kita. Kita tentu berharap dengan capaian tahun 2020, maka kita mampu masuk di tahun 2021 dengan optimisme meskipun tentu tidak boleh lepas dari kewaspadaan karena Covid 19 masih ada dan masih menyebar."
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Harga Vaksin Mulai Naik, Gegara Diborong Negara Kaya
Berita Terkait
-
Harta Kekayaan Sri Mulyani Setiap Tahun Naik Belasan Miliar, Disalahkan karena Apa-apa Kena Pajak
-
Kadar Gula Tinggi dan Saturasi Oksigen Anjlok, Ivan Gunawan Merasa Ajal Sudah Dekat
-
Mengenal COVID-19 'Stratus' (XFG) yang Sudah Masuk Indonesia: Gejala dan Penularan
-
Kenali Virus Corona Varian Nimbus: Penularan, Gejala, hingga Pengobatan Covid-19 Terbaru
-
Mengenal Virus Corona Varian Nimbus, Penularan Kasus Melonjak di 13 Negara
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Vietjet Tambah 22 Pesawat Dalam 1 Bulan
-
Menperin: BUMN Tekstil Disiapkan, Dana Rp 100 Triliun Akan Digelontorkan
-
Pemerintah Akui Masih Ada Daerah Rentan Pangan di Indonesia
-
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan, Ada PT Toba Pulp Lestari dan North Sumatera Hydro Energy
-
PT Nusantara Regas Terima Pasokan LNG Perdana dari PGN
-
Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra, Jadi Calon Kuat Deputi Gubernur BI
-
Pemerintah Diminta Waspadai El Nino, Produksi Padi Terancam Turun
-
Dirjen Gakkum ESDM Minta Tambang Emas Ilegal Tak Disalahkan soal Insiden di Pongkor
-
Tewaskan 3 Orang, ESDM Segera Telusuri Asap Beracun Tambang Emas Pongkor
-
INDEF Nilai Tekanan Fiskal APBN Makin Berat Jika Insentif EV Benar-benar Dicabut