Suara.com - Komisi V DPR RI memberikan apreasiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
“Kami menilai Program Perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di Makassar sudah berjalan dengan baik. Masyarakat juga sangat terbantu dengan berbabagi program perumahan yang ada baik Rusun, bedah rumah serta program perumahan lainnya,” ujar Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, Muhammad Aras saat melakukan Kunjungan Kerja bersama anggota Komisi V DPR RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/2/2021).
Dirinya menilai bahwa selain hasil pembangunan hunian yang baik, Kementerian PUPR juga melaksanaan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Komisi V DPR dan mitra kerja lainnya. Adanya pembentukan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (p2P)di daerah tentunya akan mempermudah koordinasi, pelaksanaan pembangunan serta pengawasan terkait proses pembangunan di lapangan.
“Koordinasi antara Kementerian PUPR dengan kami di tingkat Provinsi juga sangat baik. Pengawasan pembangunan juga bisa mudah dipantau karena ada Satker dan Balai Perumahan di daerah,” tandasnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Sugiharjo, menjelaskan, berdasarkan kebijakan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pihaknya berupaya memprioritaskan usulan calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diusulkan Komisi V DPR RI.
Pada tahun 2021 ini jumlah rumah yang akan dibedah melalui Program BSPS mencapai 5.840 unit rumah tidak layak huni. Selain itu, sejumlah program perumahan lainnya seperti pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU juga tengah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Sulawesi Selatan.
Pembangunan Rumah Susun dan pendukungnya tahun 2021 rencananya sebanyak 275 unit yang tersebar di 11 lokasi berbeda dengan anggaran sebesar Rp 172 Miliar. Sedangkan untuk Rumah Khusus akan dibangun 93 unit di dua lokasi dengan anggaran Rp 14 Miliar, serta PSU sebanyak 5.300 unit dengan jumlah anggaran Rp 13 Miliar.
"Saat ini paket-paket kontraktual tersebut sudah dilakukan lelang oleh BP2JK dan memasuki tahap evaluasi. Kami harapkan sesuai jadwal minggu depan telah sudah bisa mendapatkan hasil pemenangnya dan segera dilakukan penandatanganan kontrak sehingga proses pembangunan bisa segera dilaksanakan,” tandasnya.
Baca Juga: 230 Hunian Tetap Selesai Dibangun untuk Warga Terdampak Bencana di Sulteng
Berita Terkait
-
230 Hunian Tetap Selesai Dibangun untuk Warga Terdampak Bencana di Sulteng
-
Menteri PUPR: Flyover Purwosari Bisa Urai Kemacetan di Kota Solo
-
Peduli Masyarakat, PUPR Bangun Rusun bagi Warga Kalsel Senilai Rp 73,72 M
-
Komisi V Dorong Ditjen Perumahan PUPR Prioritaskan MBR
-
Alokasi Anggaran Program Perumahan PUPR 2021 Rp 8,093 Triliun
Terpopuler
- 5 Sepatu Jalan Kaki untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantalan Nyaman Bisa Cegah Nyeri Sendi
- 5 Mobil Bekas Blue Bird yang Banyak Dilirik: Service Record Jelas, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 7 Sepatu Sandal Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Empuk Banget!
- Evaluasi Target Harga BUMI Usai Investor China Ramai Lego Saham Akhir 2025
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
KRL Jadi Andalan Libur Nataru, 15 Juta Penumpang Tercatat
-
Implementasi Inpres 2/2025, Pembangunan Irigasi Tahap I Capai 99,93 Persen
-
Tambang Vale Indonesia Stop Beroperasi, Harga Nikel Dunia Meroket
-
RKAB 2026 Belum Terbit, Vale Indonesia Stop Operasi Sementara
-
Saat Stabilitas Tak Cukup: Alarm Dini Ekonomi Indonesia 2025
-
Bulog Bidik APBN untuk Pengadaan 4 Juta Ton Beras 2026, Demi Lindungi Petani dan Jaga Harga Pangan
-
Muhammad Awaluddin Diangkat Jadi Dirut Jasa Raharja
-
Batas Telat Bayar Cicilan Mobil dan Simulasi Denda Sebelum Ditarik Leasing
-
Bursa Berjangka Komoditi 2026 Dibuka, Target Harga Acuan Nasional Naik
-
Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN