Program PEN Tidak Secara Langsung Pulihkan Ekonomi

Suara.com - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak akan secara langsung memulihkan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.

Menurut dia, program PEN lebih ditujukan untuk mengatasi pandemi dan membantu masyarakat dan dunia usaha yang terdampak akibat pandemi.

"Program PEN tidak akan secara langsung memulihkan ekonomi nasional," kata Piter dalam diskusi virtual bertajuk 'PEN 2021: Dukungan Berkelanjutan Hadapi Pandemi' Rabu (24/2/2021).

Sehingga dirinya mengatakan jika salah kalau memgukur efektivitas program PEN terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Jadi salah kalau kita mengukur efektivitas program itu termasuk efektivitas dari anggaran-anggaran PEN itu dengan mengukurnya dengan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 699,43 triliun di 2021 dari sebelumnya Rp 688,33 triliun.

Kenaikan anggaran ini demi menggenjot kegiatan ekonomi dari beberapa sektor pada kuartal I tahun ini.

Dia bilang anggaran sebesar Rp 699,43 triliun tersebut naik 21 persen dari realisasi PEN tahun lalu yang mencapai Rp 579,78 triliun.

“Anggaran PEN yang naik 21 persen kita harapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan terutama terutama Januari sampai Februari dan diharapkan terus continue sampai Maret,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, secara virtual, Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Percepat Recovery Ekonomi Nasional, BRI Turunkan Bunga Kredit

Ia merinci anggaran PEN 2021 yang mencapai Rp 699,43 triliun tersebut fokus untuk lima bidang yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi.

Pertama, anggaran dibidang kesehatan anggaran kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun. Angka ini naik dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 63,5 triliun.

“Anggaran ini karena kebutuhan belanja sektor kesehatan yang juga meningkat. Pada tahun lalu sebesar Rp 63,5 triliun, naik menjadi Rp 176,3 triliun pada tahun ini,” paparnya.

Bidang kedua adalah perlindungan sosial Rp 157,41 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM Rp 28,71 triliun, kartu sembako Rp 45,12 triliun, Pra Kerja Rp 20 triliun, BLT Dana Desa Rp 14,4 triliun, bansos tunai bagi 10 juta KPM Rp 12 triliun, perlinsos lainnya Rp 37,18 triliun.

Bidang ketiga adalah program prioritas sebesar Rp 125,06 triliun meliputi padat karya K/L Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,33 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT Rp 16,65 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, prioritas lainnya Rp 4,11 triliun.

Bidang keempat adalah sektor UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 186,8 triliun. Pada tahun lalu, anggaran UMKM dan pembiayaan korporasi terealisasi Rp 173,17 triliun.