Gus Menteri: Desa Punya Tanggung Jawab Cukup Besar untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, desa mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Menteri ini, Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai hari ini, membuat hampir semua tempat-tempat wisata mainstream di Indonesia kolaps. Misalnya Bali, kemudian Labuan Bajo, serta Raja Ampat.

"Banyak sekali itu semua (wisata) hari ini dalam keadaan kolaps. Saya beberapa hari yang lalu ke Bali, katanya sih sudah menggeliat, tapi kalau dibandingkan dengan zaman sebelum Covid-19, jauh, jauh sekali,” kata Gus Menteri saat meletakan batu pertama pembangunan desa wisata Tebing Gapit, di Desa Sumberagung, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (5/6/2021).

Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa memang dibebankan ke desa, dan satu-satunya kunci untuk pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, salah satu unit usaha BUMDes yang saat ini menjadi favorit masyarakat adalah desa wisata, hal itu disebabkan kolapsnya wisata-wisata mainstream, juga akses yang tidak terlalu jauh.

"Wisata desalah yang hari ini jadi unggulan, karena lokusnya tidak terlalu jauh dari masyarakat, kemudian bisa didatangi warga desa sekitar,” imbuh Gus Menteri.

Selain itu, peruntukan dana desa yang berbasis pada kebutuhan warga masyarakat juga menjadi faktor pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa.

Dia mengatakan, jika dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, maka perputaran uang di desa-desa seluruh Indonesia akan sangat efektif dan maksimal.

“Jika desa-desa di Bojonegoro perputaran duitnya bagus semua, maka di situlah pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pasti, pasti ini, pasti akan surplus,” ungkapnya.

Baca Juga: Honor Pendamping Lokal Desa Dijanjikan Mendes PDTT Bakal Naik

Kalau pertumbuhan ekonomi Bojonegoro surplus, kemudian diikuti kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur, maka bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi Jawa timur akan surplus.

“Kalau 33 provinsi di Indonesia pertumbuhan ekonominya yang ditopang oleh BUMDes dan kemudian surplus maka ekonomi nasional juga pasti akan surplus,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya juga akan fokus terkait dengan penggunaan dana desa. Termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan padat karya tunai desa (PKTD), yang juga menjadi salah satu faktor untuk pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati, Plt. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Rosyidah Rachmawati, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT, Ekatmawati.