Suara.com - Pimpinan dan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak menegaskan bahwa penanganan pandemi COVID-19 bakal menjadi prioritas utama parlemen saat ini. Oleh karenanya, DPR akan terus memfokuskan regulasi, pengawasan, budgeting kepada upaya-upaya pemulihan ekonomi.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menegaskan percepatan penanganan COVID-19 sangat diperlukan antara lain untuk menjaga momentum pertumbuhan realisasi investasi yang saat ini sedang terbangun.
“Kami meminta pemerintah untuk mengupayakan kebijakan penanganan COVID-19 terutama dalam penerapan vaksinasi. Banyak perbaikan kebijakan yang harus dilakukan untuk menurunkan laju penyebaran COVID-19 khususnya pasca libur Lebaran,” tegas Muhaimin ditulis Selasa (25/5/2021).
Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan yang implementatif. Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan dalam rangka menangani COVID-19 juga perlu dievaluasi. Contohnya adalah terkait dengan larangan mudik beberapa waktu lalu.
Muhaimin menegaskan, triwulan II 2021 merupakan momentum pemulihan ekonomi yang perlu dijaga. Indikasi pemulihan ekonomi tersebut salah satunya tampak dari realisasi investasi yang sudah mulai meningkat.
Data Kementerian Investasi atau BKPM mencatat, realisasi investasi langsung pada kuartal I 2021 mencapai Rp 219,7 triliun, naik 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2020.
Adapun secara kuartalan, angka tersebut naik 2,3%. Pada kuartal I 2021 terjadi pergeseran tren investasi dimana penanaman modal asing (foreign direct investment) mulai mendominasi.
Hal senada juga disampaikan sejumlah anggota Komisi IX DPR. Komisi Kesehatan sepakat bahwa program distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi sangat krusial dalam memutus rantai COVID-19. Komisi Kesehatan memastikan penanganan COVID-19 merupakan fokus parlemen saat ini.
Oleh karenanya, DPR mendorong Kementerian Kesehatan agar menata ulang agenda prioritas yang telah ditetapkan sebelum pandemi. Sebut saja GERMAS dan peningkatan tata kelola sistem kesehatan, coba diatur ulang agar fokuskan agenda kepada penganganan Covid-19 dan vaksin.
Baca Juga: Harga Minyak Terdorong Optimisme Pemulihan Ekonomi Global
Mayoritas anggota Komisi IX menyatakan, belum ada lagi pembahasan tentang fokus dan prioritas regulasi kesehatan yang lain seperti kampanye hidup sehat tanpa rokok atau pelarangan iklan rokok. COVID-19 merupakan agenda terpenting karena menyangkut keselamatan 271 juta rakyat Indonesia.
Hal serupa juga disampaikan anggota komisi kesehatan lainnya agar Pemerintah fokus pada program distribusi vaksin berkualitas secara cepat dan merata. Proses pelaksanaan vaksinasi lebih mendesak untuk dilakukan dan DPR akan mengetatkan pengawasan dalam hal tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
Terkini
-
Pemerintah Telah Pasang 196 Jembatan Darurat di 3 Provinsi Terdampak Banjir Sumatera
-
Tambang Martabe Mau Diambil Alih, Agincourt Resources Bicara Hak dan Kewajiban
-
Danantara Tugaskan PGN ke Bisnis Midstream dan Hilir Migas
-
Pemerintah Ungkap Aceh Telah Pulih dari Bencana Banjir Sumatera
-
Izin Tambang untuk Ormas Picu Polarisasi, Tapi Tak Sampai Pecah Organisasi
-
Danantara Respon Anjloknya Pasar Saham RI, Mau Guyur?
-
Istana: PT Perminas Akan Kelola Banyak Tambang, Bukan Cuma Martabe
-
Daftar Jajaran Direksi Perminas, Ada Petinggi Emiten Bakrie
-
Pindah Kantor di BEI, OJK Akan Tendang Keluar Bursa Emiten yang Langgar Aturan Free Float
-
Wacana Tambang Martabe Dikelola Perminas akan Diputuskan Lewat Rapat Antar-Kementerian