Suara.com - Para menteri keuangan dari kelompok G-7 sepakat untuk mendukung proposal Amerika Serikat (AS) yang menyerukan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk membayar setidaknya pajak 15 persen atas pendapatan.
“Para menteri keuangan G-7 hari ini, setelah bertahun-tahun berdiskusi, telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global, agar sesuai dengan era digital global dan yang terpenting untuk memastikan bahwa itu adil sehingga perusahaan yang tepat membayar pajak yang tepat di tempat yang tepat,” kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengumumkan dalam sebuah pernyataan video dikutip CNBC, Senin (7/6/2021).
Jika diselesaikan, itu akan mewakili perkembangan signifikan dalam perpajakan global. Anggota G-7, yang meliputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS, akan mengadakan pertemuan puncak di Cornwall, Inggris, minggu depan.
Kesepakatan di antara kelompok ini akan memberikan momentum yang dibutuhkan untuk pembicaraan mendatang yang direncanakan dengan 135 negara di Paris. Para menteri keuangan dari Kelompok G-20 juga diharapkan bertemu di Venesia pada bulan Juli.
“Kami berkomitmen untuk mencapai solusi yang adil dalam alokasi hak perpajakan, dengan negara-negara pasar diberikan hak perpajakan setidaknya 20 persen dari keuntungan melebihi margin 10 persen untuk perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan,” menurut pernyataan dari G -7 menteri keuangan.
“Kami akan menyediakan koordinasi yang tepat antara penerapan aturan pajak internasional baru dan penghapusan semua Pajak Layanan Digital, dan tindakan serupa lainnya yang relevan, pada semua perusahaan,” katanya.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen , yang berada di London untuk pertemuan tatap muka, memuji langkah tersebut sebagai langkah yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya.
“Pajak minimum global itu akan mengakhiri perlombaan-ke-bawah dalam perpajakan perusahaan, dan memastikan keadilan bagi kelas menengah dan pekerja di AS dan di seluruh dunia,” cuitnya.
Presiden Joe Biden dan pemerintahannya pada awalnya menyarankan tarif pajak korporasi global minimum sebesar 21 persen dalam upaya untuk mencegah negara-negara memikat bisnis internasional dengan pajak rendah atau nol.
Baca Juga: Reformasi Perpajakan, Pemerintah Klaim Siap Telan Pil Pahit
Namun, setelah negosiasi yang alot, kompromi tercapai untuk menetapkan standar di 15 persen.
Kesepakatan global di bidang ini akan menjadi kabar baik bagi negara-negara yang kekurangan uang, yang mencoba membangun kembali ekonomi mereka setelah krisis virus corona .
Tetapi ide Biden belum diterima dengan tingkat kegembiraan yang sama di seluruh dunia. Inggris, misalnya, tidak segera menyuarakan dukungannya terhadap proposal tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
BUMN Energi Bidik Zero Fatality, Standar Jam Kerja Jadi Sorotan Utama
-
Tekan Biaya Logistik Nasional, IPC TPK Perkuat Digitalisasi dan Konsep Hub & Spoke
-
LHKPN Bupati Pati, Sudewo yang Kena OTT KPK: Asetnya Tersebar dari Jabar Sampai Jatim
-
CFX Optimistis Industri Kripto Tumbuh Positif di 2026
-
Apa Itu Web3 dan Bagaimana Fungsinya dalam Tatanan Ekonomi
-
Purbaya Kembali Singgung Aksi Demonstrasi Tahun Lalu: Lebih Baik Kerja Dibanding Demo
-
Lantik 14 Pejabat Baru, Mendag Budi Santoso: Bikin Kebijakan yang Berdampak ke Masyarakat
-
Purbaya Klaim BI Tetap Independen Meski Keponakan Prabowo Masuk Calon Deputi Gubernur
-
Perkuat Investasi Bisnis Indonesia-Korea, KB Bank Gelar 2026 Indonesian Day Business Forum di Seoul
-
Demi Kebutuhan Pabrik, DPR Desak ESDM Beri Tambahan Kuota RKAB ke Vale