Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, selain pandemi covid-19, saat ini dunia dihadapkan pada ancaman yang sama katastropik dampaknya, yaitu perubahan iklim.
Setiap negara harus menyiapkan dan berkontribusi karena isu perubahan iklim adalah persoalan global, tidak ada batasan wilayah dampak dari perubahan iklim.
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam webinar bertema “Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future”, yang diselenggarakan Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia (UI), Jumat (11/6/2021).
“Salah satu studi yang sering dijadikan referensi saat ini bagi pertemuan-pertemuan climate change di dunia baik itu di tingkat kepala negara, menteri, policy maker lainnya, regulator bahkan private sector, university, akademisi, NGO semuanya saat ini mereferensikan laporan United Nations Environment Programme (UNEP) mengenai kesenjangan emisi,” kata dia.
Dalam laporan UNEP, disampaikan bahwa dunia saat ini suhunya 1,1 derajat celcius lebih hangat dibandingkan kondisi pra-industrialisasi, yaitu pada saat dunia belum mengalami industrialisasi yang begitu mengubah global ekonomi saat ini.
Saat ini karena adanya kenaikan mobilitas dan industrialisasi, temperatur dunia menjadi lebih hangat 1,1 derajat celcius.
Artinya, konsekuensi yang sudah sangat luar biasa adalah di berbagai belahan dunia bisa terjadi fenomena yang cukup katastropik.
“Indonesia sebagai negara kepulauan itu juga memberikan konsekuensi yang sangat luar biasa karena kenaikan suhu atau temperatur bumi identik dengan kenaikan permukaan laut karena es yang ada di kutub utara dan kutub selatan akan mencair, dan itu cukup untuk meningkatkan permukaan laut seluruh dunia. Artinya untuk Indonesia sebagai negara kepulauan dampaknya akan sangat konsekuensial,” ungkapnya.
"Meskipun dalam Paris Agreement, negara-negara berkomitmen dengan National Determine Contribution (NDC), namun tetap tidak akan bisa menghindarkan dari kenaikan suhu," tambahnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Indonesia Butuh Rp 3.461 Triliun untuk Turunkan Emisi Karbon
Indonesia sendiri untuk NDC yang telah diumumkan di Paris Agreement, berkomitmen untuk menurunkan karbon CO2 emissionnya 29 persen jika menggunakan upaya dan resources sendiri, atau penurunannya bisa lebih ambisius ke 41 persen apabila mendapatkan dukungan dari internasional.
“Indonesia sekarang dipandang sebagai suatu negara yang memiliki size sangat besar sehingga kita selalu diminta untuk berperan aktif di dunia internasional. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kita diharapkan bisa meminta komitmen negara-negara terutama negara maju di dalam memenuhi konsekuensi sumber daya yang dibutuhkan untuk transformasi ekonomi dari high carbon menjadi low carbon atau bahkan zero carbon emission."
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Sebut Indonesia Butuh Rp 3.461 Triliun untuk Turunkan Emisi Karbon
-
Soal Sembako Akan Kena PPN, Marzuki Alie Khawatir Ada Pengkhianat di Kabinet
-
Sri Mulyani Sayangkan Dokumen PPN Sembako Bocor ke Publik
-
Wacana Sembako Kena PPN, Sri Mulyani Disentil: Mohon Ingat Waktu Miskin Dulu
-
Sri Mulyani dan Kepala BKF Disemprot DPR Gara-gara Pajak Sembako
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
Terkini
-
Jeffrey Epstein Minta Bantuan Israel untuk Caplok Aset dan Tambang Libya
-
5 Fakta Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026 hingga 50 Persen, Wajib Diketahui Ojol hingga Sopir
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Pertemuan Singkat dengan Kakak Putih Biru, Awal Perubahan Besar Ibu Murni
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
BBRI Melemah Tipis, Analis Ungkap Target Harga Saham dan Rekomendasi
-
Citigroup: Pemangkasan Batu Bara Ancam Operasional Tambang dan Risiko Denda Kontrak
-
Tekanan Jual Menggila, IHSG Rontok ke Level 7.887 pada Sesi I
-
Imbas MSCI, IHSG Turun Peringkat dari Overweight Jadi Netral
-
Menteri Bahlil Cs Dilantik Jadi DEN, HKI Soroti Kepastian Energi Hijau