Suara.com - Negara maju perlu berperan aktif dalam memastikan distribusi vaksin terjadi secara merata di seluruh penjuru dunia, khususnya di negara-negara berkembang, agar roda perekonomian dunia bisa kembali berjalan normal dan bertumbuh dengan baik.
Mari Elka Pangestu, Managing Director of Development Policy and Partnerships Bank Dunia, yang menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Distribusi Vaksin Global: Memastikan Keadilan Bagi Negara Berkembang, menyebutkan hampir 60 persen pertumbuhan ekonomi dunia disumbangkan oleh negara-negara berkembang.
Di saat yang sama, vaksin menjadi kunci penting untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Tanpa vaksin, kegiatan masyarakat akan sangat terbatas dan berisiko tinggi.
“Jadi, jika perekonomian negara berkembang tidak segera pulih atau malah mengalami kemunduran, maka perekonomian dunia juga tidak akan pulih. Berbicara tentang kerja sama global, negara maju memiliki kewajiban memastikan adanya akses yang adil terhadap vaksin,” ujar Mari ditulis Sabtu (12/6/2021).
Oleh karena itu, transparansi terkait produksi, distribusi, dan ketersediaan vaksin menjadi sangat penting demi terwujudnya akses merata terhadap vaksin di seluruh penjuru dunia.
“Saat ini transparansi sangat kurang, baik dari pihak swasta maupun pembeli. Transparansi terkait berapa banyak (vaksin) yang dibeli, dipesan, dan diproduksi. Hal ini penting untuk mengetahui berapa banyak lagi vaksin yang dibutuhkan,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Profesor Tikki Pangestu dari Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, yang juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut menyampaikan bahwa di samping bantuan vaksin dari negara maju, negara-negara berkembang juga perlu memacu produksi vaksin lokal.
Kendati demikian, dia menyadari bahwa hal ini tidak mudah karena produksi vaksin membutuhkan teknologi yang kompleks didukung dengan fasilitas produksi dan dukungan teknis yang mumpuni.
“Di samping jaminan kualitas ada pula sejumlah aturan dan kebijakan yang harus dipenuhi (dalam upaya produksi vaksin),” ujarnya.
Baca Juga: Berita Kesehatan Terpopuler: Efek Samping Baru Vaksin AstraZeneca Hingga Obat Ivermectin
Tikki melanjutkan, di Indonesia sendiri, yang merupakan salah satu negara berkembang, persentase masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin masih sangat rendah.
Dia mencatat baru lima hingga tujuh persen masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Sementara untuk vaksin dosis kedua, jumlahnya bahkan lebih rendah lagi, yakni hanya empat persen.
Seperti diketahui, serangan pandemi COVID-19 telah membawa dampak besar bagi dunia dan negara-negara di dalamnya, khususnya bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.
Berbagai negara mengalami perlambatan pertumbuhan, penurunan ekonomi karena pembatasan, penghentian total sejumlah aktivitas, tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, hingga penurunan drastis kemampuan kognitif pada anak-anak.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok
-
Permudah Klaim, BUMN Pengelola Dana Pensiun Ini Genjot Layanan Digital