Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bansos Tunai untuk bulan Mei dan Juni yang akan diterima pada bulan Juli 2021. Nilai yang diberikan Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan.
Penerima akan langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu Rp 600.000. Untuk memperlancar pemberian bantuan tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) kembali dipercaya untuk proses pendistribusian.
PT Pos Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan dalam penyaluran. Sebanyak 21 ribu Insan Pos se-Indonesia dikerahkan untuk mengoptimalkan penyaluran BST.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengatakan BST yang telah siap dibayarkan adalah bagi 2,635,630 KPM.
"Sedangkan total penerima BST di seluruh Indonesia sebanyak 10 juta KPM yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujar Faizal dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).
Selain BST, pemerintah juga berencana mempercepat penyaluran bantuan lainnya. Antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Percepatan penyaluran bansos dibutuhkan dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat saat ini.
Langkah mengurangi mobilitas dan aktivitas tersebut membuat sejumlah pihak kesulitan dalam mencari pendapatan.
Sementara, Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) Tata Sugiarta menyatakan bahwa Pos Indonesia sebagai BUMN yang fokus dalam pelayanan publik terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat di tengah pandemik saat ini.
Baca Juga: Catat! 72.500 KK di Bogor Bakal Dapat Bantuan Rp200 Ribu
"Karyawan Pos Indonesia sebagai pelayan publik telah diberikan vaksinasi sehingga lebih percaya diri dan aman dalam melayani masyarakat Indonesia sesuai dengan pelayanan publik bidang kurir, logistik dan jasa keuangan. Terutama karyawan kami mengemban tugas distribusi Bantuan Langsung Tunai di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Terkait BST, Tata Sugiarta menambahkan, bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah tak terlepas dari keberhasilan kinerja penyaluran BST 2020 yang sebesar 97,14 persen. Sedangkan Bansos Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan kinerja penyaluran mencapai 96 persen.
Sementara itu, Faizal menyebutkan bahwa ada sejumlah inovasi yang disiapkan Pos Indonesia untuk meningkatkan proses penyaluran BST sehingga lebih transparan, cepat, akuntabel, dan tepat sasaran seperti harapan presiden dan menteri sosial.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
Terkini
-
IHSG Terus-terusan Anjlok ke Level 5.671 Hingga Sesi I, BBCA Masih Merah
-
Pemerintah Siapkan Aturan Insentif Pendanaan Hijau, Libatkan Perbankan dan Swasta
-
Stok Minyak AS Ambles ke Level Terendah Sejak Era Perang Dingin
-
Pemerintah Intervensi Harga LNG, Apa Jadi Penyebab Harganya Mahal?
-
Dolar AS Perkasa: Rupiah Tertekan, Yen Jepang Jatuh ke Level Terendah dalam 4 Dekade
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun Hari Ini: Cabai Rawit Merah Masih Bertahan di Atas Rp57 Ribu
-
Harga Emas Antam dan Galeri 24 di Pegadaian Turun Lagi! Saatnya Borong atau Tahan Dulu?
-
BRI Peduli Latih 60 PMI Cirebon Jadi Wirausaha, Siap Bangun Usaha Mandiri
-
CELIOS Ingatkan Risiko Fiskal dan Kerugian Negara di Balik Intervensi Harga LNG Industri
-
Kemenperin Siapkan Dewan Kawasan Industri Nasional, Presiden Bakal Pimpin Langsung