Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bansos Tunai untuk bulan Mei dan Juni yang akan diterima pada bulan Juli 2021. Nilai yang diberikan Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan.
Penerima akan langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu Rp 600.000. Untuk memperlancar pemberian bantuan tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) kembali dipercaya untuk proses pendistribusian.
PT Pos Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan dalam penyaluran. Sebanyak 21 ribu Insan Pos se-Indonesia dikerahkan untuk mengoptimalkan penyaluran BST.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengatakan BST yang telah siap dibayarkan adalah bagi 2,635,630 KPM.
"Sedangkan total penerima BST di seluruh Indonesia sebanyak 10 juta KPM yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujar Faizal dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).
Selain BST, pemerintah juga berencana mempercepat penyaluran bantuan lainnya. Antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Percepatan penyaluran bansos dibutuhkan dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat saat ini.
Langkah mengurangi mobilitas dan aktivitas tersebut membuat sejumlah pihak kesulitan dalam mencari pendapatan.
Sementara, Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) Tata Sugiarta menyatakan bahwa Pos Indonesia sebagai BUMN yang fokus dalam pelayanan publik terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat di tengah pandemik saat ini.
Baca Juga: Catat! 72.500 KK di Bogor Bakal Dapat Bantuan Rp200 Ribu
"Karyawan Pos Indonesia sebagai pelayan publik telah diberikan vaksinasi sehingga lebih percaya diri dan aman dalam melayani masyarakat Indonesia sesuai dengan pelayanan publik bidang kurir, logistik dan jasa keuangan. Terutama karyawan kami mengemban tugas distribusi Bantuan Langsung Tunai di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Terkait BST, Tata Sugiarta menambahkan, bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah tak terlepas dari keberhasilan kinerja penyaluran BST 2020 yang sebesar 97,14 persen. Sedangkan Bansos Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan kinerja penyaluran mencapai 96 persen.
Sementara itu, Faizal menyebutkan bahwa ada sejumlah inovasi yang disiapkan Pos Indonesia untuk meningkatkan proses penyaluran BST sehingga lebih transparan, cepat, akuntabel, dan tepat sasaran seperti harapan presiden dan menteri sosial.
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Tarif Hotman Paris yang Jadi Pengacara Nadiem Makarim?
- Upgrade Karyamu! Trik Cepat Bikin Plat Nama 3D Realistis di Foto Miniatur AI
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Pelatih Irak Soroti Kerugian Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Cara Buat Foto Miniatur Motor dan Mobil Ala BANDAI dengan AI yang Viral di Medsos!
Pilihan
-
Isu PHK Massal Gudang Garam: Laba Perusahaan Anjlok Parah, Jumlah Karyawan Menyusut?
-
Isu PHK Massal Gudang Garam: Laba Perusahaan Anjlok Parah, Jumlah Karyawan Menyusut?
-
8 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Terbaik September 2025, Baterai Awet Kamera Bening
-
Harga Emas Naik Terus! Emas Antam, Galeri24 dan UBS Kompak di Atas 2 Juta!
-
Tutorial Dapat Phoenix dari Enchanted Chest di Grow a Garden Roblox
Terkini
-
Bisnis Azis Wellang, Pembalak Hutan yang Main Domino Bareng Dua Menteri Prabowo
-
DANA Kaget: Cara Mudah Dapat Saldo Gratis, Plus Tips Hindari Penipuan
-
11 Link DANA Kaget Khusus Akhir Pekan, Ayo Klaim Tautan Penuh Cuan
-
Isu PHK Massal Gudang Garam: Laba Perusahaan Anjlok Parah, Jumlah Karyawan Menyusut?
-
Isu PHK Massal Gudang Garam: Laba Perusahaan Anjlok Parah, Jumlah Karyawan Menyusut?
-
Jangan Sampai Ketinggalan! Inilah Cara Cepat Dapat DANA Kaget Terbaru beserta Link Aktifnya
-
5 Desain Rumah Murah Rp 50 Juta, Lengkap dengan Harga Bahan Bangunan dan Jasa Tukang
-
Viral Karyawan Kena PHK Massal, Pemilik Gudang Garam Masuk 50 Orang Terkaya di Indonesia
-
Berapa Tarif Cukai Rokok 2025? Viral Isu PHK Massal Gudang Garam
-
PHK Massal di Gudang Garam Jadi Tanda Ekonomi Indonesia Masih Rapuh