Suara.com - Nilai transaksi sektor kesehatan di Indonesia mencapai Rp490 triliun dalam kurun setahun terakhir. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, data ini pengeluaran berdasarkan yang dilakukan individu, perusahaan swasta, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dalam Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Alat Kesehatan di kanal YouTube Kemenkes RI, Menkes juga menyampaikan, pengeluaran terbesar diseumbang dari pembayaran layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter maupun menggunakan alat kesehatan.
Ia menjelaskan, situasi itu menggambarkan betapa besarnya potensi usaha dan bisnis di sektor kesehatan yang saat ini bergulir di Indonesia.
"Sangat sayang bila potensi bisnis ini terjadi tanpa membangun kapasitas manufaktur atau pembuatan industri dalam negeri khususnya di sektor kesehatan tanpa membuka kesempatan bagi tenaga tenaga kerja Indonesia bagi pengusaha asli Indonesia untuk bisa berusaha di sektor kesehatan ini," katanya, dikutip dari Antara.
Selama kurun lima tahun terakhir sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai produksi alat kesehatan dalam negeri, kemenkes setidaknya sudah merilis 9.400-an izin edar untuk produk kesehatan produksi dalam negeri.
Jumlah itu meningkat dari sebelumnya berkisar 2.300-an izin edar.
"Saya juga sudah menyaksikan sendiri bahwa di masa pandemi ini beberapa alat kesehatan utama sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Banyak pabrik alat perlindungan diri sudah mulai beroperasi memproduksi di dalam negeri," ungkap dia.
Kondisi serupa juga disaksikan Budi saat meninjau peralatan kesehatan di beberapa rumah sakit.
"Alat-alat high flow nasal canule (oksigen terapi dengan aliran tinggi melalui kanul nasal) juga sudah diproduksi di dalam negeri," katanya.
Baca Juga: Satgas Klaim Kasus Aktif Covid-19 di Kendari Tersisa 275 Orang
Budi menambahkan kebutuhan alat kesehatan merupakan kesempatan bagi industri alat kesehatan dalam negeri untuk bisa lebih agresif membangun kapasitas produksi di dalam negeri.
"Karena hanya dengan demikianlah ekonomi Indonesia akan bisa berputar dan Indonesia akan menjadi negara yang lebih besar dan lebih kuat," katanya.
Budi memastikan bahwa Kemenkes akan memberikan kebijakan afirmasi terhadap produsen alat kesehatan yang dibangun di dalam negeri.
"Kami akan terus mendukung pembangunan pabrik-pabrik dan industri alat kesehatan dan mengeluarkan kebijakan afirmasi yang mengarahkan agar semua pembelian oleh pemerintah pusat pemerintah daerah, diprioritaskan ke perusahaan yang memproduksi seluruh alat kesehatannya dari hulu ke hilir di Indonesia," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PPKM Diperpanjang atau Tidak? Ini Bocoran dari Luhut
-
RSD Wisma Atlet Kini Rawat 1.185 Pasien Positif Covid-19, BOR 15 Persen
-
Update Covid-19 Global: Selandia Baru Laporan Kasus Positif Vovid-19 Harian Tertinggi
-
Berakhir 30 Agustus Hari Ini, Apakah PPKM Diperpanjang Lagi?
-
Hits Health: Penularan Virus Varian Delta, Vaksinasi Covid-19 Dimintai Bayaran
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden