Suara.com - Pemerintah akan mempermudah persyaratan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, demi meningkatkan nilai tambah pasca panen seperti dalam pengadaan rice milk unit (RMU). Hal ini dikatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Persyaratan KUR harus dipermudah, agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah pasca panen sehingga program ini semakin dirasakan manfaatnya oleh petani," ujar Jokowi, Senin (6/9/2021).
Presiden mengaku, ia memiliki perhatian khusus terhadap penyaluran KUR pertanian yang mencapai Rp70 triliun. Ia minta semua kepala daerah memperkuat pendampingannya terhadap petani, terutama cara memanfaatkan teknologi supaya usaha mereka semakin berkembang.
"Termasuk juga platform digital untuk meningkatkan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan," katanya.
Di tempat terpisah, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menegaskan, program KUR merupakan bentuk perhatian negara terhadap nasib petani agar lebih sejahtera. Perkreditan KUR memiliki suku bunga rendah, yakni hanya 6 persen.
"Negara mendorong agar kesejahteraan petani terus meningkat. Salah satunya melalui layanan program KUR pertanian yang memiliki suku bunga rendah," katanya.
Menurut Mentan, program KUR, sejauh ini dirancang untuk membuka akses skala ekonomi yang lebih terbuka dan mandiri. Artinya tingkat usah petani nantinya tidak akan tergantung kepada negara, namun mereka memiliki cara untuk meningkatkan nilai sejahtera.
"Bahkan saat ini kita sedang mendorong klaster KUR komoditas porang dan sarang burung walet sebagai komoditas unggukan baru yang dipersiapkan untuk ekspor," katanya.
Di sisi lain, Kementan juga mendorong para kepala daerah di seluruh Indonesia agar fokus terhadap pengembangan potensi pertanian lokal yang bisa di ekspor secara serentak. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan merdeka ekspor yang digelar pada 14 Agustus lalu sukses menghadirkan devisa negara sebesar Rp7,2 triliun.
Baca Juga: Bangun Pertanian di Ujung Indonesia, Senator Papua Apresiasi Kerja Kementan
"Merdeka ekspor itu dibuat untuk menghadirkan konsolidasi emosional semua daerah agar bisa melakukan ekspor sekaligus memberikan rangsangan agar menggali potensi yang ada," tutupnya.
Berita Terkait
-
Bangun Pertanian di Ujung Indonesia, Senator Papua Apresiasi Kerja Kementan
-
Jokowi: Tak Ada yang Bisa Hentikan Leani Ratri Raih Medali Emas
-
Mentan Salurkan Bantuan Pertanian Senilai Rp19,43 Miliar untuk Masyarakat Merauke
-
Petani Lebak Bersyukur Kementan Wujudkan Infrastruktur untuk Tingkatkan Produktivitas
-
Jokowi Resmikan Bendungan Kuningan Senilai Rp513 Miliar
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri