Suara.com - Laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun membuat anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta audit investigasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Herman menyebut, hingga kini belum ada penyelidikan mendalam terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut.
Sehingga, ia menyebut, perlu diadakan audit BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
"Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP," katanya.
Dengan syarat utama tersebut, lanjutnya, maka ke depannya juga agar dapat clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance.
Namun, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur.
Dengan demikian, ia mengutarakan harapannya agar proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.
"Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," kata Herman, dilansir dari Antara.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen dan moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022.
Baca Juga: Panas! Ruhut Sitompul Semprot Akbar Faisal Soal Krisdayanti Bongkar Pendapatan Anggota DPR
Jokowi mengharapkan proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta agar menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan Presiden Jokowi untuk menyertakan transfer teknologi ke tenaga kerja domestik.
Berita Terkait
-
Miris! Ada Daerah Terbelakang Tak Jauh dari Istana Presiden Cipanas
-
Eks Anggota DPR: Ada Legislator Tak Pernah ke Dapil dan Rapat Tetap Dapat Gaji
-
Krisdayanti Bocorkan Gaji DPR, Tagar DPR Makan Gaji Buta Trending Twitter
-
'DPR Makan Gaji Buta' Trending, Netizen: Pantesan Banyak Yang Berebut Mau Jadi Dewan
-
Usai Krisdayanti Bocorkan Gaji DPR RI, Tagar "DPR Makan Gaji Buta" Trending Twitter
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Kepulangan Jenazah Praka Farizal dari Lebanon ke Kulon Progo Diestimasikan Tiba Jumat Lusa
-
Update Tarif Listrik per kWh April 2026, Apakah Ada Kenaikan Harga?
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
Terkini
-
Harga Avtur Naik 70%, Nasib Tarif Tiket Pesawat Gimana?
-
LPDB Koperasi Perkuat Skema Penyaluran Dana Bergulir untuk Dukung Operasional KDKMP
-
Punya 9,8 Juta Pengguna, Indodax Perkuat Literasi Kripto di Indonesia
-
Tarif Listrik Tak Naik Hingga Juni 2026
-
Timur Tengah Bergejolak, Petrokimia Gresik Bicara Nasib Soal Pasokan Sulfur
-
Laba Bersih PTBA Terkoreksi 42,74 Persen di Tengah Pembengkakan Beban Operasional
-
Sektor Swasta Ini Diharamkan untuk Ikut WFH oleh Pemerintah
-
Sah! Ini SE Aturan Swasta Terapkan WFH Bagi Karyawannya
-
Manfaatkan CNG, PGN Perkuat Ketahanan Energi Nasional di Arus Mudik
-
IHSG Melonjak 1,45% di Sesi 1, 502 Saham Meroket