Suara.com - IMF atau Dana Moneter Internasional meminta berbagai negara di dunia dituntut mulai melakukan perencanaan ulang anggaran agar mendapat kepercayaan investor setelah stimulus fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memerangi pandemi COVID-19.
IMF berharap, setiap negara memiliki rencana dan wajib menentukan waktu dan kecepatan konsolidasi fiskal yang tepat.
Rencana fiskal diperlukan untuk mempertimbangkan tahap pandemi, kerentanan keuangan yang ada, risiko krisis ekonomi, tekanan populasi yang meningkat, kebutuhan pembangunan, dan kesulitan historis dalam mengumpulkan pendapatan.
"Ketika pemberi pinjaman yakin bahwa pemerintah bertanggung jawab secara finansial, pembiayaan defisit besar, dan perpanjangan utang menjadi lebih mudah," kata IMF melalui laman resmi mereka.
Laporan terkait mengklaim, negara-negara dengan rencana kerangka keuangan yang kredibel memiliki biaya pinjaman yang lebih rendah dan dapat membuat lompatan besar dalam utang, dengan kelayakan membalikkan pertumbuhan 15 persen selama satu dekade. Plus, guncangan tambahan tidak ada.
IMF merekomendasikan agar negara-negara berkomitmen untuk tujuan fiskal yang luas dengan kebijakan pajak dan pengeluaran yang mendasari untuk tiga sampai lima tahun ke depan, dengan kebijakan khusus, seperti kenaikan pajak atau menaikkan usia untuk mendapatkan manfaat pensiun.
Aturan fiskal, seperti menjaga defisit anggaran dalam persentase tertentu dari PDB, atau dewan fiskal independen dalam pemerintah dapat menambah kredibilitas, membantunya menambahkan target yang lebih mudah untuk dikomunikasikan.
Tetapi IMF mengatakan rencana fiskal harus cukup fleksibel untuk menstabilkan ekonomi dan menghindari pemotongan investasi publik penting.
"Perubahan pajak atau pengeluaran mungkin pra-legislatif dan bergantung pada pemulihan," kata IMF.
Baca Juga: Menurun, Pasien Aktif Covid-19 di Kota Kendari Tersisa 51 Orang
IMF mengutip pengumuman Inggris bahwa tarif pajak perusahaan akan naik pada April 2023 dan stimulus fiskal sementara Israel untuk tunjangan pengangguran diperpanjang terkait dengan pencapaian tingkat pengangguran yang lebih rendah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
IHSG Diprediksi Menguat 'Bersama' Wall Street, Cek Saham-saham Rekomendasi Ini
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
Satu Lagi Bank Bangkrut, OJK Cabut Izin Usaha BPR Nagajayaraya Sentrasentosa
-
Laba Inti PWON Lampaui Ekspektasi Konsensus di Kuartal 3 2025
-
Menkeu Purbaya Tolak Skema Burden Sharing BI-Kemenkeu, Singgung Independensi
-
Kebiasaan Mager Bisa Jadi Beban Ekonomi
-
Jurus Korporasi Besar Jamin Keberlanjutan UMKM Lewat Pinjaman Nol Persen!
-
Purbaya Sepakat sama Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba, Tapi Perlu Dikembangkan Lagi
-
Dorong Pembiayaan Syariah Indonesia, Eximbank dan ICD Perkuat Kerja Sama Strategis
-
Respon Bahlil Setelah Dedi Mulyadi Cabut 26 Izin Pertambangan di Bogor