Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden melanjutkan kebijakan era Trump yang melarang investasi AS pada perusahaan-perusahaan China yang menurut Washington dikendalikan oleh militer China.
Politisi dari Partai Demokrat itu memperpanjang pembatasan yang ditetapkan dalam perintah eksekutif pendahulunya dari Partai Republik pada November 2020.
“RRC semakin mengeksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber daya dan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya, yang terus memungkinkan RRC untuk secara langsung mengancam Tanah Air Amerika Serikat dan pasukan Amerika Serikat di luar negeri,” kata Biden dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR Nancy Pelosi.
Awalnya, perintah ini dirancang agar perusahaan-perusahaan investasi AS, dana pensiun, dan lainnya tidak berinvestasi pada perusahaan China.
Namun, belakangan Biden menugaskan Departemen Keuangan untuk menegakkan dan memperbarui secara “bergulir” daftar baru sekitar 59 perusahaan yang menggantikan daftar sebelumnya dari Pentagon.
Entitas AS dilarang membeli atau menjual sekuritas yang diperdagangkan secara publik di perusahaan target, termasuk pembuat chip terkemuka China SMIC dan raksasa minyak CNOOC.
Setidaknya ada 10 perusahaan publik yang dilarang oleh Biden, namun menghapus beberapa nama top lainnya termasuk Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), yang mempelopori upaya untuk bersaing dengan Boeing Co dan Airbus, dan dua yang menentang larangan di pengadilan - Gowin Semiconductor Corp dan Luokung Technology Corp.
Keputusan ini didukung oleh investor yang kontra China, namun menyebut pemerintah telah gagal menambahkan perusahaan baru ke dalam daftar sejak revisi Juni.
"Sementara kita harus memuji perpanjangan 'darurat nasional', sulit untuk memahami mengapa tidak satu pun perusahaan China telah ditambahkan ke daftar sanksi sedang pasar modal ini sejak penerbitan Perintah pada 3 Juni," kata Roger Robinson, mantan Ketua Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Kongres AS-China.
Baca Juga: Sepanjang 2021, Banjir Di China Tewaskan 560 Orang
Biden mengatakan kompleks industri militer China, yang didukung oleh intelijen dan keamanan lainnya, terus menjadi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa.
Berita Terkait
-
WNA Asal China Diduga Otak Pendiri KSP Pinjol Ilegal Ditangkap di Bandara
-
Polisi Tangkap WNA Asal China, Otak Pendirian KSP Pinjol Ilegal
-
Film Detective Chinatown: Kolaborasi Detektif Muda Jenius dan Pamannya yang Ambyar
-
Bareskrim Polri Ciduk WNA China Pemodal Pinjol Ilegal
-
Tertipu Arisan Online di Bali, Perempuan Ini Rugi Rp 76 Juta
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI
-
Daftar 6 Proyek Hilirisasi yang Digarap Danantara Mulai Hari Ini
-
Free Float BRIS Masih 10 Persen, Bos BSI Akui Jadi Sorotan
-
Emiten Komponen Otomotif RI Bidik Pasar Ekspor Timur Tengah