Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden melanjutkan kebijakan era Trump yang melarang investasi AS pada perusahaan-perusahaan China yang menurut Washington dikendalikan oleh militer China.
Politisi dari Partai Demokrat itu memperpanjang pembatasan yang ditetapkan dalam perintah eksekutif pendahulunya dari Partai Republik pada November 2020.
“RRC semakin mengeksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber daya dan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya, yang terus memungkinkan RRC untuk secara langsung mengancam Tanah Air Amerika Serikat dan pasukan Amerika Serikat di luar negeri,” kata Biden dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR Nancy Pelosi.
Awalnya, perintah ini dirancang agar perusahaan-perusahaan investasi AS, dana pensiun, dan lainnya tidak berinvestasi pada perusahaan China.
Namun, belakangan Biden menugaskan Departemen Keuangan untuk menegakkan dan memperbarui secara “bergulir” daftar baru sekitar 59 perusahaan yang menggantikan daftar sebelumnya dari Pentagon.
Entitas AS dilarang membeli atau menjual sekuritas yang diperdagangkan secara publik di perusahaan target, termasuk pembuat chip terkemuka China SMIC dan raksasa minyak CNOOC.
Setidaknya ada 10 perusahaan publik yang dilarang oleh Biden, namun menghapus beberapa nama top lainnya termasuk Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), yang mempelopori upaya untuk bersaing dengan Boeing Co dan Airbus, dan dua yang menentang larangan di pengadilan - Gowin Semiconductor Corp dan Luokung Technology Corp.
Keputusan ini didukung oleh investor yang kontra China, namun menyebut pemerintah telah gagal menambahkan perusahaan baru ke dalam daftar sejak revisi Juni.
"Sementara kita harus memuji perpanjangan 'darurat nasional', sulit untuk memahami mengapa tidak satu pun perusahaan China telah ditambahkan ke daftar sanksi sedang pasar modal ini sejak penerbitan Perintah pada 3 Juni," kata Roger Robinson, mantan Ketua Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Kongres AS-China.
Baca Juga: Sepanjang 2021, Banjir Di China Tewaskan 560 Orang
Biden mengatakan kompleks industri militer China, yang didukung oleh intelijen dan keamanan lainnya, terus menjadi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa.
Berita Terkait
-
WNA Asal China Diduga Otak Pendiri KSP Pinjol Ilegal Ditangkap di Bandara
-
Polisi Tangkap WNA Asal China, Otak Pendirian KSP Pinjol Ilegal
-
Film Detective Chinatown: Kolaborasi Detektif Muda Jenius dan Pamannya yang Ambyar
-
Bareskrim Polri Ciduk WNA China Pemodal Pinjol Ilegal
-
Tertipu Arisan Online di Bali, Perempuan Ini Rugi Rp 76 Juta
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Tak Hanya Eksploitasi Seksual, Ashari Kiai Cabul Juga Minta Setoran Uang dari Pengikut
-
Update Harga Emas Minggu 10 Mei 2026: Antam Stabil, Galeri24 Naik, UBS Justru Turun!
-
Update Harga Emas Antam Terbaru 10 Mei 2026 dari 0,5 Gram hingga 1.000 Gram
-
Sinyal Akhir Perang? Iran Beri 'Lampu Hijau' di Tengah Ketegangan Selat Hormuz
-
MBG Bisa Dijalankan Tanpa Ganggu Kondisi Fiskal, Begini Caranya
-
Asosiasi Bisnis RI - Filipina Resmi Terbentuk, Fokus Atasi Hambatan Dagang
-
Apa itu Bond Stabilization Fund yang Mau Dikerahkan untuk Stabilkan Rupiah?
-
Kisah Bambang Jadi Agen BRILink Nomor 1 di Klaten, Dari Ngontrak hingga Antarkan Anak ke Jepang
-
Dikuras untuk Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Indonesia Capai Titik Terendah Sejak 2024
-
Langgar Aturan Penagihan, Indosaku Didenda OJK Rp875 Juta