Suara.com - Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Bank DKI terus mendukung berbagai program kerja Pemprov DKI Jakarta di berbagai sektor, mulai dari transportasi, pangan, hingga pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka bersama-sama membangun DKI Jakarta, sehingga dapat tercapai masyarakat Jakarta yang bahagia dan sejahtera.
DKI Jakarta memiliki slogan “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”. Adapun, melalui slogan tersebut, Pemprov DKI mengajak berbagai elemen masyarakat untuk turut berkolaborasi agar setiap pembangunan dapat berjalan optimal.
Dengan turut membawa semangat “Jakarta Kota Kolaborasi”, Bank DKI telah menjalin kolaborasi dengan Pemprov DKI beserta BUMD DKI Jakarta lainnya dari berbagai sektor, mulai dari transportasi, ketahanan pangan, UMKM, hingga pendidikan. Langkah kolaborasi ini adalah upaya kontribusi Bank DKI dalam setiap program pembangunan yang sedang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Transportasi publik menjadi salah satu sektor yang sedang dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bank DKI menyadari pentingnya layanan yang praktis untuk menopang perkembangan moda transportasi publik di Jakarta.
Untuk itu, Bank DKI telah menyediakan kartu pembayaran elektronik JakCard dan JakLingko yang dapat digunakan sebagai akses masuk di Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Railink/Kereta Bandara. Fleksibilitas yang ditawarkan JakCard dan JakLingko membuat kartu ini menjadi kartu sakti pilihan warga Jakarta yang gemar menggunakan transportasi publik.
Di sektor ketahanan pangan, Bank DKI mendukung Perumda Pasar Jaya selaku pemegang saham dengan menghadirkan Tabungan Monas Bisnis Perkulakan untuk para pedagang pasar yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Jaya.
Selain itu, Bank DKI juga telah berkolaborasi bersama PT Foodstation Tjipinang Jaya untuk memfasilitasi beragam kebutuhan layanan perbankan para pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), seperti memberikan Kartu Pedagang yang dapat dipergunakan sebagai kartu identitas, kartu ATM, JakCard, serta sebagai kartu alat pembayaran retribusi pedagang.
Bank DKI juga turut berkolaborasi mendukung dan mengembangkan sektor UMKM. Bank DKI berkolaborasi bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) DKI Jakarta dalam program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), dengan nama JakPreneur.
Bank DKI memperkuat industri UMKM di Jakarta melalui penyediaan akses permodalan, pelatihan, pengembangan, dan pendampingan bagi para wirausahawan dalam program ini. Selain itu, Bank DKI juga turut membantu program pengembangan UMKM yang berada di bawah naungan JakPreneur dengan menyediakan fasilitas kredit Monas Pemula.
Baca Juga: Sasar Usaha Ultra Mikro, Bank DKI Pimpin Sindikasi Kredit Pembiayaan Rp 4 Triliun ke PNM
Sektor pariwisata juga tak luput dari peran kolaborasi Bank DKI. Bank DKI melakukan kolaborasi bersama Taman Impian Jaya Ancol dengan menghadirkan Ancol Apps, yakni aplikasi yang terintegrasi dengan layanan perbankan digital JakOne Mobile.
Sehingga pengunjung Ancol dapat melakukan transaksi pembelian tiket masuk wilayah Ancol, tiket masuk unit rekreasi, serta berbagai transaksi pembayaran secara nontunai pada aplikasi Ancol Apps dengan dukungan JakOne Mobile. Bank DKI juga turut berkolaborasi bersama PT Jakarta Tourisindo melalui pemanfaatan layanan jasa perbankan. Melalui kerja sama ini Bank DKI akan memberikan fasilitas Cash Management System (CMS) serta fasilitas perbankan lainnya seperti tabungan, giro, dan fasilitas pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) untuk karyawan PT Jakarta Tourisindo.
Di sektor properti, bersama PT Pembangunan Sarana Jaya, Bank DKI mendukung melalui Program DP 0 Rupiah yang menjadi solusi hunian bagi warga DKI Jakarta.
Bentuk dukungan tersebut antara lain menyediakan fasilitas kredit untuk pemohon program hunian DP 0 Rupiah dari Pemprov DKI Jakarta. Fasilitas ini disediakan bagi warga Jakarta yang memenuhi kriteria dan dapat difasilitasi pembiayaan kepemilikan dengan skema DP 0 Rupiah.
Bank DKI juga turut hadir berkontribusi dalam program peningkatan kualitas pendidikan di DKI Jakarta dengan menjadi kolaborator dalam penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Layanan perbankan Bank DKI yang modern semakin memudahkan setiap siswa penerima KJP Plus mengakses bantuan sosial tersebut secara digital dan menggunakannya untuk pembayaran nontunai di berbagai gerai. Layanan Bank DKI memberikan kepastian bagi setiap penerima KJP Plus mendapatkan akses finansial yang memadai.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
IHSG Masih Betah Bergerak di Level 8.000 pada Awal Sesi Perdagangan Kamis
-
OJK Lakukan Investigasi Imbas Pembobolan RDN di BCA
-
6 Perumahan Subsidi Murah di Depok, Harga Mulai 140 Jutaan
-
Banyak Wisatawan Asing, Harga Tanah di Negara Ini Mencapai Rp 5,2 Miliar per Meter
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Hati-hati QRIS Bodong, Modus Ini Dipakai Pelaku
-
Perkuat Integrasi Saluran Pembiayaan & Digitalisasi UMKM Smesco Gandeng XSYST
-
Bukti Nyata Kekuatan Emas: Investasi Sejak Tahun 1987, dari Ratusan Ribu Jadi Puluhan Juta Rupiah
-
Kuota Impor, SPBU Swasta, dan Konsistensi Kebijakan