Minyak Sawit Sebagai Minyak Nabati Berkelanjutan Terbesar Dunia

Praktik sawit berkelanjutan tersebut nampak dari penerapan inisiatif berkelanjutan (Sustainable Initiative) perusahaan, yakni dengan adanya penerapan Best Management Practicess (BMP) dalam budidaya kelapa sawit termasuk kepada mitra petani, dukungan benih sawit unggul, pemberian premium sharing bagi petani yang telah menerapkan praktik sawit berkelanjutan, serta melakukan menejemen energi dengan memanfaatkan limbah sawit menjadi biogas.

“Termasuk melakukan pengembangan komunitas, penerapan program pencegahan kebakaran lahan dan hutan, dukungan Asian Agri Learning institute, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait,” tandas Bernard.

Sementara diungkapkan, Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk, M Hadi Sugeng, praktik sawit berkelanjutan telah dilakukan semenjak 2011 lalu sesuai kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang mana regulasi ISPO terus berkembang dan telah dilakukan beberapa kali revisi hingga ditetapkannya Perpres No. 44 Tahun 2020, Tentang Sistem Serifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dengan regulasi petunjuk teknis sesuai Permentan No. 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Tutur Hadi, yang juga sebagai Kepala Bidang Implementasi ISPO Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, point penting perubahan kebijakan ISPO sesua Perpres 44 Tahun 2020 setidaknya ada lima, pertama wajibbagi pekebun setalah 5 tahun sejak diberlakukan Perpres ini, sebelumnya regulasi masih bersifat sukarela.

Lantas, tidak membedakan Prinsip dan kriteria pekebun plasma dan swadaya yang mana sebelumnya berbeda. Ketiga, sertifikat ISPO dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi (LS), dan disahkan oleh pimpinan LS, sebelumnya oleh Komisi ISPO.

Keempat, kelembagaan ISPO yakni Dewan Pengarah diketuai oleh Kemenko dan Komite ISPO diketuai oleh Menteri Pertanian, sebelumnya ada Komisi, Sekretariat & Tim Penilai ISPO.

“Serta Kelima, Prinsip & Kriteria ISPO mencantumkan aspek transparansi, dimana sebelumnya tidak diatur,” tutur Hadi Sugeng

Sementara merujuk informasi GAPKI, sampai September 2021, capaian Sertifikat ISPO perusahaan anggaota GAPKI telah dikeluarkan sebanyak 542 sertifikat, lantas sertifikasi ISPO untuk non GAPKI sebanyak 275 sertifat, dan yang didapat petani sebanyak 24 sertifikat, dengan total sebanyak 841 sertifikat.

Untuk percepatan penerapan ISPO, kata Hadi, GAPKI juga melakuka beberapa langkah seperti Coaching & Clinic ISPO Skim Permentan No. 11/2015, dilakukan di 11 Cabang GAPKI dengan jumlah Perusahaan 349 dan meliputi 631 orang, selama Periode 2018 – 2020, kegiatan ini diselenggarakan untuk Anggota dan Non Anggota GAPKI.

Baca Juga: Tertinggi Rp 3.379 per Kg, Ini Daftar Harga Sawit Riau Berdasar Umur

“Serta bekerjasama dengan Sekretariat Komisi ISPO dan Melibatkan Instansi terkait dari Pemerintah Daerah,” katanya.

Peneliti Sustainable Palm Oil Support Indonesia (SPOSI), M Ichsan Saif mengungkapkan, rencana pemerintahan Presiden Jokowi kedepan berupaya peningkatan campuran biodiesel serta pengembangan green fuels. Program ini bahkan masuk ke Proyek strategis nasional (RPJMN 2019-2024), lantas melakukan pembangunan green refinery oleh Pertamina di Plaju dan Cilacap.

Program tersebut membutuhkan dana insentif dengan kebutuhan lebih tinggi, terleboh HIP green fuels mencapai Rp 14-17 ribu Rp per liter supaya harga Biodiesel bisa mencapai Rp 10-11 ribu Rp per liter.

Pada saat ini juga perubahan struktur rantai pasok dan aktor. Kata Ichsan Saif, alasan pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) sawit guna memperbaiki ketahanan energi dan defisit neraca perdagangan BBM, serta menjaga harga sawit global akibat kontroversi sawit global dan kelebihan pasokan minyak sawit.

Hanya saja ada resiko yang harus dipertimbangkan, semisal kemampuan dana BPDPKS untuk mensubsidi biodiesel sampai sejauh mana, dan juga greenfuels ke depannya akan seperti apa?, lantas berpotensi terjadi kompetisi pasar antara biodiesel, green fuel, dan electric vehicle.

“Terpenting akan ada peningkatan kebutuhan akan lahan,” katanya.

Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS, Edi Wibowo, fokus program pengembangan industri sawit dalam negeri meliputi disektor hulu, yakni Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dukungan sara dan prasarana, serta program pengembangan SDM.

“Dampak untuk petani sawit swadaya berupa Efisiensi biaya usaha berkebun sawit rakyat, serta harga jual TBS Sawit yang optimum, “ kata Edy menjelaskan.

Lebih lanjut kata dia, sampai Oktober 2021 jumlah pekebun sawit yang terlibat dalam PSR mencapai 102.209 petani, dengan luas lahan sekiar 234.392 ha, serta dana yang telah tersalurkan sejumlah Rp 6,34 triliun.

Tutur Edy, manfaat dari program ini meliputi tiga hal yakni, pertama meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat, kedua, menerapkan praktik kebun terbaik (GAP), serta memperbaiki tata ruang perkebunan rakyat.