Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani Kontrak Payung Katalog Elektronik (e-katalog) sektoral Bidang Bina Marga. Dengan adanya kontrak tersebut, pemerintah tak perlu menggelar lelang terkait pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi.
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan, dengan e-katalog, unit organisasi serta intansi terkait yang akan melakukan penagdaan barang dan jasa di sektor infrastruktur, cukup membuka penawaran yang dicantumkan di situs LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
"Jadi modelannya ini seperti kita belanja di marketplace, bisa langsung pilih barang/jasa yang akan dibeli," tutur Yudha ditemui usai acara penandatanganan yang digelar di Hotel The Tribatata, Jakarta Selatan pada Kamis, (23/12/2021).
28 perusahaan tersebut nantinya akan memajangkan produk-produk mereka di e-katalog. Yudha memastikan, penyedia barang dan jasa yang masuk dalam e-Katalog ini memiliki standar dan juga dilakukan seleksi oleh Kementerian PUPR sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Adapun rincian Penyedia Jasa yang telah menandatangani Kontrak Payung pada hari ini adalah sebagai berikut:
1. PT Wiratama Globalindo Jaya
(Jembatan Rangka Baja Panel Darurat)
2. PT Bukaka Teknik Utama, Tbk
(Jembatan Rangka Baja Panel Darurat)
3. PT Bakrie Metal Industries
(Jembatan Gantung)
4. PT Karunia Berca Indonesia
5. PT Rajawali Sakti Utama
6. PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi
(masing-masing untuk produk Jembatan Rangka Baja Panel Darurat dan Jembatan Gantung)
7. PT Trimurti Perkasa
(Pekerjaan Perkerasan Lentur - wilayah Provinsi Sumatera Utara)
8. PT Ayu Septa Perdana
(Pekerjaan Perkerasan Lentur, Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap, Pekerjaan Drainase Jalan - wilayah Provinsi Sumatera Utara)
9. PT Lawang Agung
(Pekerjaan Perkerasan Lentur, Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap, Pekerjaan Drainase Jalan - wilayah Provinsi Jambi)
10. PT Trie Mukty Pertama Putra
(Pekerjaan Perkerasan Lentur, Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap – wilayah Provinsi Jawa Barat)
11. PT Selo Sakti Perkasa
(Pekerjaan Perkerasan Lentur - wilayah Provinsi Jawa Barat)
12. PT Prima Mixindo Utama
(Pekerjaan Perkerasan Lentur - wilayah Provinsi Jawa Barat)
13. CV Makmur Sentosa
(Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap - wilayah Provinsi Jawa Barat)
14. PT Biro A.S.R.I
(Pekerjaan Perkerasan Lentur - wilayah Provinsi Jawa Barat)
15. PT Sumber Wijaya Sakti Mgl
(Pekerjaan Perkerasan Lentur, Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap, Pekerjaan Drainase Jalan - wilayah Provinsi Jawa Tengah & D.I Yogyakarta)
16. PT Karya Adi Kencana
(Pekerjaan Perkerasan Lentur, Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap, Pekerjaan Drainase Jalan - wilayah Provinsi Jawa Tengah)
17. PT Bumi Panen Makmur
(Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap, Pekerjaan Drainase Jalan - wilayah Provinsi Jawa Tengah)
18. PT Surya Karya Setiabudi
(Pekerjaan Perkerasan Lentur - wilayah Provinsi D.I Yogyakarta)
19. PT Suradi Sejahtera Raya
(Pekerjaan Perkerasan Lentur - wilayah Provinsi D.I Yogyakarta)
20. PT Selo Adikarto
(Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap - wilayah Provinsi D.I Yogyakarta)
21. PT Liman Jaya Trans Mix
(Pekerjaan Perkerasan Lentur, Pekerjaan Drainase Jalan - wilayah Provinsi Jawa Timur)
22. PT Puncak Jaya Konstruksi
(Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap, Pekerjaan Drainase Jalan - wilayah Provinsi Jawa Timur)
23. CV Agung Podomoro
(Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap - wilayah Provinsi Jawa Timur)
24. PT Aset Prima Tama
(Pekerjaan Perkerasan Lentur, Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap, Pekerjaan Drainase Jalan - wilayah Provinsi Kalimantan Timur)
25. PT Kesawa Karya Abadi
(Pekerjaan Perkerasan Lentur, Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap, Pekerjaan Drainase Jalan - wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat)
26. PT Jayapura Pasifik Permai
(Pekerjaan Perkerasan Lentur - wilayah Provinsi Papua)
27. PT Citra Salim Serasi
(Pekerjaan Perkerasan Lentur - wilayah Provinsi Papua)
28. PT Indo Papua
(Pekerjaan Perkerasan Lentur, Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap - wilayah Provinsi Papua)
Berita Terkait
-
Pemkot Medan Siapkan Rp 1 Triliun untuk Benahi Drainase dan Infrastruktur Jalan
-
APBD Kota Jogja Disunat Kementerian Keuangan, Segini Nilainya
-
Bos TIKI Beberkan Strategi Jalani Bisnis Jasa Pengiriman Tahun Depan
-
Sri Mulyani Beri Jempol Buat Google
-
Musa Rajekshah Minta Dukungan Pusat soal Infrastruktur dan Event Dunia Danau Toba
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Qavah Group Mau Lipat Gandakan Investasi China ke RI
-
Harga Minyakita di Wilayah Timur Masih Melambung, Kemendag Soroti Kendala Logistik
-
Kadin China Kirim Surat Protes ke Prabowo, Keluhkan Royalti Tambang, RKAB Nikel hingga Satgas PKH
-
Pemerintah Waspadai Lonjakan Harga Gula Pasir, Skema SPHP Diusulkan
-
Siloam Tutup RUPST Tahun Buku 2025, Lanjutkan Pertumbuhan Berkelanjutan Lewat Diferensiasi Arketipe
-
Rupiah Ambruk ke Rp17.500, Pedagang Elektronik Pasar Minggu Ungkap Penjualan Telah Anjlok 50 Persen
-
Paradoks Beras: Stok Melimpah 5,19 Juta Ton, Harga di 105 Daerah Masih Melonjak
-
Rupiah Tembus di Rp17.500, Pedagang Elektronik: Harga Sudah Naik 5 Persen
-
Rupiah Tembus Rp17.528, Harga Laptop dan Ponsel di Mall Ambasador Terancam Melonjak
-
Siap-siap! Dana Rp 31,5 Triliun Bakal Hilang dari Pasar Modal RI