Petisi Desak Polisi Tilang Truk Aqua, YLKI Minta Jokowi Turun Tangan

"Ikut kadang merasakan kecemasan saat nyetir mobil dibelakang atau di samping truk Aqua," kata akun Maria Yuanita.

Arief N., penandatangan petisi lainnya, punya cerita lain. "Tidak cuma area Bogor, di Subang, Jawa Barat," katanya, "truk Danone juga berperan merusak jalan dari jalan Cagak sampai kota Subang ... Jalur utama Subang-Bandung di area tersebut sudah seperti jalan hauling tambang."

Akun lain, semisal dari Agung Nugroho, meminta polisi tak pandang bulu. "Tindak dong Pak ... Pelanggaran seperti ini merusak jalan, membahayakan pengguna jalan dan menunjukkan ketidakmampuan Negara menegakkan aturan."

Perlu Intervensi Presiden

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sebuah lembaga perlindungan konsumen berbasis Jakarta, Tulus Abadi, membenarkan semua keresahan publik itu.

"YLKI banyak menerima pengaduan tentang dampak negatif truk ODOL. Baik laporan dari masyarakat, pengguna jalan, Jasa Marga, jasa pelabuhan, Dharma Lautan, dan masih banyak lainnya," katanya.

Sehubungan itu, Tulus meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih pelaksanaan Zero ODOL, inisiatif penertiban kubikasi dan muatan truk angkut barang.

Dicanangkan pertama kali pada 2018, kebijakan itu tertunda pelaksanannya hingga enam kali di tengah gencarnya lobi industri. Sejauh ini, Kementerian Perhubungan mematok 2023 sebagai awal pelaksanaan kebijakan Zero ODOL.

Secara khusus, Tulus menyoroti keinginan Asosiasi Perusahaan Air Minum, organisasi lobi industri air minum kemasan, yang menginginkan pemberlakuan kebijakan Zero ODOL ditunda kembali hingga 2025. Menurutnya, keinginan seperti itu tidak mengindahkan kepentingan masyarakat umum.

Baca Juga: Aqua Lakukan Pemeliharaan Jalan di Subang, Ridwan Kamil: Ini Contoh Kolaborasi

“Ah, Aspadin sudah berkali-kali meminta ditunda terus. Aspadin apa tidak mikir, truk ODOL sudah merusak jalan tol dan arteri. Alasan mereka hanya kedok saja,” tukasnya.

Bagi Tulus, penundaan larangan truk ODOL adalah isyarat kemunduran dalam kehidupan bernegara. Bila terus terjadi, pemerintah bisa dianggap mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan dan fasilitas jalan raya.

“Saya menduga penundaan yang kebijakan ini permainan karena para pengusaha truk ODOL banyak backing dari oknum pejabat, sehingga susah dilarang,” katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, Ahmad Safrudin, mendesak Aqua segera menghentikan penggunaan armada truk ODOL.

“Sebagai market leader industri air minum dan sebagai perusahaan multinasional, semestinya mereka jadi contoh bagi perusahaaan lain dan bukannya malah menyuburkan modus pengemplangan tonase dan muatan truk,” katanya.

Dia juga berharap Presiden Jokowi mendukung Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan kebijakan Zero ODOL.

“Presiden bisa meminta jajarannya untuk mendukung Kemenhub, termasuk meminta Kepala Polri agar memerintahkan unit polisi lalu lintas untuk tegas menilang truk barang yang beroperasi dengan kubikasi dan muatan berlebih,” kata Ahmad.