Suara.com - Ide Presiden Joko Widodo yang mendorong perbankan lebih terbuka dalam menyediakan modal kredit ataus pinjaman untuk mahasiswa kurang mampu ditanggapi oleh pendidik sekaligus pengamat antar agama, Laily Fitry.
Menurut dia, seharusnya warga negara berhak atas pendidikan, sesuai dengan UUD 1945. Ia juga menyoroti student loan di Ammerika Serikat yang dianggap sebagai akar kemiskinan generasi muda.
"Di amrik sini student loan dianggap sebagai salah satu momok terbesar yang jadi struktur dan akar kemiskinan orang-orang muda. Jangan tergiur dengan tampilannya yang seakan 'mendukung pendidikan'. UUD sendiri telah jelas: Warga negara berhak mendapat (bukan membeli) pendidikan," cuitnya melalui akun Twitter @/MahameruLee.
Ia juga menyampaikan pendapatnya tentang Student Loan yang dianggap tidak sepenuhnya menguntungkan.
"Utang dengan bentuk skema apapun, namanya tetap utang, beban keuangan masa depan yang buat level gaji seseorang di masa depan tak cukup untuk dirinya dan orang-orang yang harus ia tanggung," ujarnya lagi.
Banyak kawan sejawat, lanjut dia, yang sebelumnya memilih Student Loan, mengaku tidak bahagia karena tuntutan hutang yang harus mereka bayar.
"Banyak orang di Amerika bekerja berpuluh-puluh tahun setelah mereka lulus dengan prestasi membanggakan. Tapi mereka tidak mampu beli rumah, apartemen dan bahkan tidak mampu menabung. Hanya karena mereka masih harus bayar hutang berpuluh-puluh tahun lalu," ujar dia.
Secara tegas ia juga menjelaskan bahwa tidak ada poin positif dari skema student loan yang belakangan makin banyak diperbincangkan.
"Pendidikan adalah hak, bukan barang kepemilikan yang harus dibeli," tutup dia.
Baca Juga: Detik-Detik Rombongan Presiden Jokowi Beri Akses Jalan Ambulans untuk Melintas, Salut!
Sejatinya, hal ini sudah mencuat sejak 2018 silam saat Presiden Jokowi meminta perbankan menyediakan model kredit atau pinjaman kepada pelajar kurang mampu.
“Saya ingin memberi PR kepada bapak ibu sekalian dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan,” ungkapnya saat bertemu dengan para pimpinan bank umum Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Berita Terkait
-
Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK oleh Dosen UNJ Terkait Dugaan KKN
-
Detik-Detik Rombongan Presiden Jokowi Beri Akses Jalan Ambulans untuk Melintas, Salut!
-
Ganjar Pajang Foto Bareng Jokowi di IG, Caption yang Ditulis Bikin Warga Jateng Kegirangan
-
Keren! Rombongan Jokowi Menepi Beri Akses Jalan Mobil Ambulans di Grobogan
-
Foto Jokowi Diedit Pakai Bikini, Pengunggah: Nggak Ada yang Berani Tangkap Gue
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
-
Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
-
Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
-
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
-
Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
-
Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
-
Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat