Gaji Anggota DPR Dipotong, Menteri dan Stafsus Tak Terima Gaji: Cara Pakistan Atas Krisis Energi

Suara.com - Pemerintah Pakistan mengambil langkah drastis untuk mengatasi krisis energi akibat perang di Teluk yang terus berlangsung sejak 28 Februari lalu dengan memotong gaji anggota DPR dan tidak menggaji para menteri serta staf-staf khusus mereka.

Selain itu sekolah-sekolah di Pakistan akan diliburkan selama dua minggu ke depan. Sementara para pekerja diminta bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Kampus-kampus juga ditutup dan para mahasiswa akan kembali belajar online seperti di masa wabah Covid-19.

Para menteri, penasehat dan stafsus menteri juga akan menerima gaji selama dua bulan ke depan. Sementara gaji anggota DPR dipotong 25 persen. Secara umum, pengeluarkan pemerintah Pakistan dipotong 20 persen dalam upaya penghematan besar-besaran akibat konflik di Teluk.

Pekan lalu Pakistan sudah menaikkan harga BBM sebesar setara dengan Rp3.300 dan memicu kemarahan publik.

Sektor energi Pakistan memang benar-benar bergantung pada impor minyak serta LNG dari Timur Tengah. Ditutupnya Selat Hormuz di Teluk Persia akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel vs Iran tidak hanya membuat harga minyak dunia baik tapi juga pasokan terbatas.

"Jika krisis ini terus berlangsung, pemerintah harus mencari sumber minyak dan gas lain yang tentu saja harganya lebih tinggi," kata Noman Ali Butt, wakil asosiasi stasiun pengisian BBM Pakistan kepada Channel News Asia.

Tidak hanya itu. Warga Pakistan kini diliputi oleh kepanikan. Mereka berbondong-bondong mengantre di SPBU untuk berebut bahan bakar.

"Bisnis kami akan kesulitan, ongkos transportasi akan naik dan hidup semakin berat saja," kata Patras Maseeh warga Islamabad.

Para ekonom mengatakan langkah pemerintah Pakistan sudah tepat untuk mencegah krisis di dalam negeri.

Baca Juga: Dari Kilang ke Meja Makan: Bagaimana Konflik Selat Hormuz Picu Kenaikan Harga Pangan

"Jika harga-harga naik dua kali lipat, ada dua hal yang akan terpengaruh: inflasi kebutuhan rumah tangga dan kedua pendapatan pemerintah," terang Ali Salman pimpinan lembaga think tank Policy Research Institute and Market Economy.

Krisis di Teluk juga berdampak besar ke industri tekstil Pakistan yang menjadi tulang punggung pendapatan dari ekspor. Salah satu perusahaan yang sudah merasakan dampaknya adalah Monarchy yang banyak menjual produk mereka ke Timur Tengah.

CEO Monarchy Ali Qureshi mengatakna 70 persen penjualan perusahaannya adalah dari platform online yang pasarnya berasal di Timur Tengah.

"Banyak klien kami yang berasal dari Dubai, Qatar, Oman dan Arab Saudi. Ketika mereka datang ke Pakistan, mereka berbelanja di tempat kami. Tapi kini penerbangan ditutup dan mereka tak bisa ke sini lagi," keluh Ali.