Suara.com - Memasuki 2022, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerapkan pembangunan rumah khusus (rusus) dengan metode digital guna melaksanakan teknologi Industri 4.0.
"Tahun ini, kami akan menerapkan teknologi 3D Printing dalam pembangunan rumah khusus," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Opening Ceremony ITB Civil Engineering Expo secara daring, Jakarta, Sabtu (22/1/2022).
Menurutnya, tahun 2021, Kementerian PUPR dan mitra terkait telah melakukan uji coba pembangunan uji coba 3D Printing Rumah Tapak di Yogyakarta pada 12 - 31 Januari 2021.
Berdasarkan data, memasuki era Industri 4.0 di Indonesia akan ada sekitar 23 juta pekerjaan yang akan digantikan secara otomasi pada 2030. Namun demikian, akan ada 27 hingga 46 juta pekerjaan baru, dan 10 juta diantaranya adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya.
Hal ini tidak berarti kehadiran AI, Drones, dan Robotics akan menggantikan peran manusia seluruhnya. Hal ini justru akan menjadi tantangan agar para insinyur dan pekerja konstruksi terus meningkatkan kompetensinya.
"Industri konstruksi merupakan industri yang masih rendah dalam proses digitalisasinya (smart contrusction). Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor terutama kemampuan digital yang masih rendah," katanya.
Rendahnya digitalisasi dalam sektor kontruksi oleh kurangnya sumber daya manusia, khususnya tenaga Insinyur.
Dari total tenaga kerja konstruksi di Indonesia sejumlah 8,2 juta orang,
diantaranya merupakan SDM kurang memiliki keahlian. Saat ini, Indonesia berada di posisi terendah dalam pemenuhan kebutuhan Insinyur dari beberapa negara di ASEAN.
Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan program pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 pada sektor perumahan menargetkan pembangunan 51.340 unit rusun, 10.000 unit rusus, 813.660 unit rumah swadaya, 262.345 unit PSU perumahan.
Baca Juga: Tinjau Pengerjaan Jalan Tol Cisumdawu, Ridwan Kamil: Bisa Beroperasi Juni 2022
"Untuk mencapai target program tersebut, kami membutuhkan insinyur yang tersertifikasi," terangnya.
Ke dapan, Direktorat Jenderal Perumahan akan mengevaluasi bahwa pembangunan perumahan tidak hanya satu juta rumah, namun bisa mencapai 1,5 - 2 juta rumah per tahun, karena menyesuaikan dengan backlog yang terus bertambah per tahun nya.
Sesuai agenda prioritas yang utama adalah pembangunan SDM , pembangunan insfrastruktur, penyederhaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi. Hal ini juga sesuai arahan Menteri PUPR bahwa Kementerian PUPR akan melakukan terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, diantaranya mendukung industrialisasi 4.0.
"Kami ingin mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif, pengembangan SDM, penyelesaian tugas khusus, dan dukungan terhadap mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi," terangnya.
Berita Terkait
-
Dukung Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi, Program Sejuta Rumah 2021 Capai 1.105.707 Unit
-
Akan Segera Diresmikan, PUPR Terima Masukan dari Pedagang untuk Penataan Pasar Legi
-
Kabar Baik! Pemerintah Mulai Bangun Underpass Simpang Joglo Surakarta
-
Kadis PU Sumsel Beri 6 Solusi Banjir Palembang, Warganet; Sumur Serapan Mirip Jakarta
-
Tugu Pamulang Hampir Rampung Dibangun, Begini Penampakan Terbarunya
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
Terkini
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang
-
Ma'ruf Amin: Jujur, Ekonomi Syariah Belum Jadi Budaya
-
Tradisi Berbagi THR Mulai Geser ke Ranah Digital