Suara.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) menerapkan sistem digital untuk mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari pabrik hingga ke kios sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan di lapangan.
"Kami juga berinisiatif membangun sistem digital dalam memonitor stok dari pabrik sampai distributor. Kenapa diperlukan sistem digital, karena sistem digital semuanya terdata. Jadi digital tidak mungkin menghilangkan data," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Bakir mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai hal untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Menurutnya, tanpa suatu sistem yang baik maka masalah pendistribusian pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran di lapangan tidak akan selesai.
Bakir menyebut sistem digital yang sedang dibangun akan melingkupi pabrik di Lini I, gudang Lini II, gudang Lini III, sistem aplikasi gudang yakni System Application and Processing (SAP) semuanya telah terintegrasi dalam Distribution Planning and Control System (DPCS).
"Yang belum ada tapi sudah selesai programnya adalah dari gudang distributor kepada kios di Lini IV. Ini belum diimplementasikan untuk pupuk subsidi, namun untuk kios nonsubsidi kami akan implementasikan segera dan sudah mulai di pasang di Bali," kata Bakir.
Bakir berharap dengan adanya sistem digital ini dapat mendeteksi apabila ada kebocoran data stok pupuk dari Lini I ke Lini II ke Lini III lengkap dengan administrasinya.
"Silakan saja diperiksa, kalau memang terbukti salah ya sudah kita ambil tindakan, karena berdasarkan data," kata Bakir.
Pupuk Indonesia juga memiliki Retail Management System (RMS) yang digunakan oleh kios. Sistem tersebut mencatat tanggal kedatangan pupuk, tanggal pengambilan pupuk oleh petani, dan siapa petani yang mengambilnya, sehingga sistem ini akan membuka data secara transparan.
"Kalau sekarang mungkin alokasinya habis, artinya petani datang alokasinya habis, kita tidak pernah tahu, karena semuanya sudah manual, terus terang saja, kritik, masukan Komisi IV kami sangat perhatikan, makanya kami membuat sistem yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, dan kami sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum," kata Bakir. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Pengabdian Menjadi Nilai Ibadah, PNM Berangkatkan Ratusan Karyawan ke Tanah Suci
-
Daftar Saham HSC: Update BEI, Emiten Prajogo Pangestu Ikut Masuk List
-
Purbaya: Prabowo Terus Pantau Kondisi Ekonomi RI, Diskusi Seminggu Sekali
-
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.039 Triliun, Beban Pemerintah Terus Membengkak
-
Harga Cabai Anjlok hingga 13%, Beras dan Daging Ayam Justru Kompak Naik
-
KAI Mulai Gunakan Biodiesel B50 secara Bertahap pada Lokomotif
-
Ketegangan AS-Iran Memanas, Harga Minyak Dunia Melonjak
-
Rupiah Menguat ke Rp18.048 per Dolar AS, Inflasi Amerika yang Melandai Jadi Pendorong Utama
-
Tahan Beli, Harga Emas Antam Melonjak Jadi Rp2.635.000 per Gram Hari Ini
-
IHSG Betah di Zona Hijau, PRDL Langsung ARA