Suara.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) menerapkan sistem digital untuk mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari pabrik hingga ke kios sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan di lapangan.
"Kami juga berinisiatif membangun sistem digital dalam memonitor stok dari pabrik sampai distributor. Kenapa diperlukan sistem digital, karena sistem digital semuanya terdata. Jadi digital tidak mungkin menghilangkan data," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Bakir mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai hal untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Menurutnya, tanpa suatu sistem yang baik maka masalah pendistribusian pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran di lapangan tidak akan selesai.
Bakir menyebut sistem digital yang sedang dibangun akan melingkupi pabrik di Lini I, gudang Lini II, gudang Lini III, sistem aplikasi gudang yakni System Application and Processing (SAP) semuanya telah terintegrasi dalam Distribution Planning and Control System (DPCS).
"Yang belum ada tapi sudah selesai programnya adalah dari gudang distributor kepada kios di Lini IV. Ini belum diimplementasikan untuk pupuk subsidi, namun untuk kios nonsubsidi kami akan implementasikan segera dan sudah mulai di pasang di Bali," kata Bakir.
Bakir berharap dengan adanya sistem digital ini dapat mendeteksi apabila ada kebocoran data stok pupuk dari Lini I ke Lini II ke Lini III lengkap dengan administrasinya.
"Silakan saja diperiksa, kalau memang terbukti salah ya sudah kita ambil tindakan, karena berdasarkan data," kata Bakir.
Pupuk Indonesia juga memiliki Retail Management System (RMS) yang digunakan oleh kios. Sistem tersebut mencatat tanggal kedatangan pupuk, tanggal pengambilan pupuk oleh petani, dan siapa petani yang mengambilnya, sehingga sistem ini akan membuka data secara transparan.
"Kalau sekarang mungkin alokasinya habis, artinya petani datang alokasinya habis, kita tidak pernah tahu, karena semuanya sudah manual, terus terang saja, kritik, masukan Komisi IV kami sangat perhatikan, makanya kami membuat sistem yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, dan kami sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum," kata Bakir. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- 5 Link DANA Kaget Terbaru Bernilai Rp 434 Ribu, Klaim Sekarang Sebelum Kehabisan!
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
RDN BCA Dibobol Rp 70 Miliar, OJK Akui Ada Potensi Sistemik
-
ESDM Pastikan Revisi UU Migas Dorong Investasi Baru dan Pengelolaan Energi yang Berkelanjutan
-
Penyaluran Pupuk Subsidi Diingatkan Harus Sesuai HET, Jika Langgar Kios Kena Sanksi
-
Tak Mau Nanggung Beban, Purbaya Serahkan Utang Kereta Cepat ke Danantara
-
Modal Asing Rp 6,43 Triliun Masuk Deras ke Dalam Negeri Pada Pekan Ini, Paling Banyak ke SBN
-
Pertamina Beberkan Hasil Penggunaan AI dalam Penyaluran BBM Subsidi
-
Keluarkan Rp 176,95 Miliar, Aneka Tambang (ANTM) Ungkap Hasil Eksplorasi Tambang Emas Hingga Bauksit
-
Emiten PPRO Ubah Hunian Jadi Lifestyle Hub, Strategi Baru Genjot Pendapatan Berulang
-
Penumpang Kereta Api Tembus 369 Juta Hingga September 2025
-
Petrindo Akuisisi GDI, Siapkan Rp 10 Triliun untuk Bangun Pembangkit Listrik 680 MW di Halmahera