Suara.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) menerapkan sistem digital untuk mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari pabrik hingga ke kios sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan di lapangan.
"Kami juga berinisiatif membangun sistem digital dalam memonitor stok dari pabrik sampai distributor. Kenapa diperlukan sistem digital, karena sistem digital semuanya terdata. Jadi digital tidak mungkin menghilangkan data," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Bakir mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai hal untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Menurutnya, tanpa suatu sistem yang baik maka masalah pendistribusian pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran di lapangan tidak akan selesai.
Bakir menyebut sistem digital yang sedang dibangun akan melingkupi pabrik di Lini I, gudang Lini II, gudang Lini III, sistem aplikasi gudang yakni System Application and Processing (SAP) semuanya telah terintegrasi dalam Distribution Planning and Control System (DPCS).
"Yang belum ada tapi sudah selesai programnya adalah dari gudang distributor kepada kios di Lini IV. Ini belum diimplementasikan untuk pupuk subsidi, namun untuk kios nonsubsidi kami akan implementasikan segera dan sudah mulai di pasang di Bali," kata Bakir.
Bakir berharap dengan adanya sistem digital ini dapat mendeteksi apabila ada kebocoran data stok pupuk dari Lini I ke Lini II ke Lini III lengkap dengan administrasinya.
"Silakan saja diperiksa, kalau memang terbukti salah ya sudah kita ambil tindakan, karena berdasarkan data," kata Bakir.
Pupuk Indonesia juga memiliki Retail Management System (RMS) yang digunakan oleh kios. Sistem tersebut mencatat tanggal kedatangan pupuk, tanggal pengambilan pupuk oleh petani, dan siapa petani yang mengambilnya, sehingga sistem ini akan membuka data secara transparan.
"Kalau sekarang mungkin alokasinya habis, artinya petani datang alokasinya habis, kita tidak pernah tahu, karena semuanya sudah manual, terus terang saja, kritik, masukan Komisi IV kami sangat perhatikan, makanya kami membuat sistem yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, dan kami sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum," kata Bakir. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
Terkini
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen
-
Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!
-
BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi
-
Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global
-
Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!
-
Harga Kakao Melonjak Tajam Efek Selat Hormuz Ditutup, Kemendag Rilis Patokan Baru