Suara.com - Panitia Seleksi dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tengah memproses pemilihan calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022-2027, hingga saat ini sudah ada 115 nama yang berasal dari sejumlah latar belakang ekonomi.
Menanggapi itu, Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menilai momentum seleksi Anggota DK OJK ini sudah sepatutnya dijadikan momen untuk melakukan transformasi lembaga yang bertugas dalam mengatur sektor jasa keuangan tersebut.
Di sisi lain, publik juga menantikan figur DK OJK yang fresh, memiliki visi luas serta cepat dalam mengambil keputusan agar bisa memompa denyut perekonomian Indonesia.
“OJK ini kan tidak ada yang mengawasi, jadi apakah mereka membuat laporan atau tidak, lalu lapornya ke mana tidak jelas. Imbasnya, kita sulit untuk mengukur kinerjanya,” kata Faisal dalam keterangan persnya, Jumat (11/2/2022).
Menurut dia, alangkah baiknya, OJK menggunakan dana dari APBN sehingga bisa diawasi. Dirinya juga menentang jika ada wacana kembali melebur OJK dengan Bank Indonesia (BI).
Faisal yang juga Mantan Tim Satuan Tugas Mafia Migas (Satgas Mafia Migas) juga mengkritisi pembukaan lowongan DK OJK yang mengkotak-kotakan sektor jasa keuangan sehingga dalam bekerja terkesan sendiri-sendiri.
“Di dalam OJK ini kan ada kompartemen-kompartemen, ada bidang asuransi, bidang perbankan, bidang pasar modal dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada kasus yang menyelesaikan ya kompartemen yang terkait saja. Contohnya kasus Asabri, yang mengurus ya bidang asuransi saja, bidang yang lain tidak,” ungkap Faisal.
Hal ini dinilai membuat kinerja OJK menjadi kurang optimal. Seharusnya DK OJK menjadi satu kesatuan sehingga kinerjanya menjadi lebih kuat.
“DK OJK itu kan seharusnya yang dilihat leadership-nya, visinya dan kecepatannya dalam mengambil keputusan. Sementara dalam bekerja itu kan sudah ada tim teknis. Jadi tidak perlu dikotak-kotakkan. Ini kan kalau kita lihat yang mendaftar ada yang dari orang perbankan, dari orang asuransi, ada dari pasar modal, sehingga yang ditonjolkan seolah-olah kemampuan teknisnya,” jelas Faisal.
Menurutnya, OJK saat ini memerlukan pemimpin yang fresh dan terbebas dari beban masa lalu. Sehingga dalam bekerja mereka bisa melihat suatu masalah dengan helicopter view.
Berita Terkait
-
Kementerian ESDM Sebut Penambangan Andesit di Wadas Tak Miliki Izin Usaha Pertambangan, Begini Kata Ekonom Senior
-
Jawab Tudingan Faisal Basri Soal Proyek di IKN, Adik Prabowo: Ini Kebohongan Besar, Tak ada Deal Politik
-
Kasus Koperasi Simpan Pinjam Bermasalah Terus Diusut, Satgas Upayakan Pembaruan UU Perkoperasian
-
Faisal Basri Sebut Pemerintah Penyebab Harga Minyak Goreng Melonjak
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar