Suara.com - Perbankan merupakan motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tidak heran, pemerintah mendorong kontribusi perbankan melalui target penyaluran kredit UMKM nasional mencapai 30% dengan total pembiayaan setara Rp1.800 triliun.
Semangat ini juga sejalan dengan agenda prioritas dalam presidensi G20 di Indonesia, yakni inklusi keuangan. Terutama, terkait peran teknologi digital dan peluang meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech nya di BRI Microfinance Outlook 2022 pada Kamis, (10/2/2022) menyebut kucuran modal yang memadai terhadap pelaku UMKM dinilai dapat mengakselerasi pemulihan sektor yang menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tersebut. Memiliki rekam jejak yang mengesankan sebagai bank UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk siap menjadi pemain utama dalam mendongkrak agregat kredit UMKM nasional.
Airlangga pun mendorong kredit UMKM nasional dapat terus meningkat, seiring adanya perbaikan demand side di sektor tersebut. Dikenal sebagai bank para UMKM, Airlangga menyebut BRI memiliki kontribusi besar dalam pencapaian target tersebut.
Adapun kredit UMKM hingga saat ini porsinya baru menyentuh 18,4% atau setara Rp1.200 triliun. Aspek permodalan ini diharapkan bisa terus meningkat dengan kontribusi dan kapabilitas BRI yang berpengalaman mengucurkan modal dan membedayakan UMKM Indonesia.
“Kita bisa mendorong financial inclusion. Nah, dukungan UMKM terus kita dorong, dan tentu kita melihat bahwa BRI adalah salah satu yang memberikan loan besar kepada sektor UMKM. Karena tidak semua perbankan konsentrasinya pada usaha kecil dan menengah, sehingga dari segi pemerintah mungkin yang penting agregatnya. Karena kita tidak melihat bahwa semua one size fit for all, tapi yang jadi target pemerintah adalah total agregatnya,” ujar Airlangga.
Airlangga menyebut UMKM yang terus ‘naik kelas’ memiliki implikasi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, Kementerian Koperasi dan UKM pada 2019 mencatat sebanyak 65,46 juta unit atau sekitar 99,99% dari total usaha nasional. Jumlah tersebut mampu menyerap sekitar 119,5 juta tenaga kerja atau setara 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut strategi business follow stimulus yang selama ini diterapkan BRI turut mempercepat pemulihan sektor UMKM. Hal ini tercermin dari kepercayaan yang diterima BRI sebagai bank terbesar yang mendapat alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Seperti diketahui, BRI terus mendapatkan tambahan alokasi KUR dari tahun ke tahun. Pada 2022, alokasi KUR BRI menyentuh Rp260 triliun atau setara 70% dari total nilai KUR yang sebesar Rp373,17 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp195,59 triliun.
Baca Juga: Mampu Jaga Kinerja di Masa Pandemi Jadi Pendorong Sentimen Positif BBRI
Kucuran stimulus KUR ini, lanjut Sri Mulyani, turut ditopang oleh belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pengembangan UMKM. Pada 2019, belanja K/L untuk pengembangan UMKM hanya sebesar Rp27 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp157,7 triliun di tahun 2020, Rp117,3 triliun di tahun 2021, dan Rp37,3 triliun di tahun 2022.
“Ada pula bantuan-bantuan terhadap UMKM, seperti subsidi KUR, non-KUR, kemudian iuran jaminan, dan juga PPH final. Ada juga bantuan listrik, DTP untuk sewa outlet, pembebasan rekening minimum, itu semuanya diberikan kepada UMKM. Jumlahnya melonjak dari tadinya Rp18 triliun sebelum pandemi Covid-19 menjadi Rp40 triliun. Dan tahun lalu Rp60 triliun,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo membeberkan kontribusi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam peningkatan porsi kredit UMKM saat ini telah mencapai 11,5%. Itu artinya, lebih dari separuh porsi kredit UMKM saat ini berada di tangan empat bank milik negara tersebut.
Angka ini, kata Kartika, diharapkan bisa terus meningkat seiring pertumbuhan bisnis Himbara yang terus menguat.
“Dari sisi nasional UMKM Himbara ini telah mencapai 62,5% dari UMKM nasional. Tentunya tadi untuk mencapai target 30% dari total balance kredit nasional Himbara akan menjadi komponen utama untuk bisa mencapai target dari tercapainya 30% kredit nasional di kredit UMKM,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama BRI, Sunarso menjelaskan, masih terdapat ruang bagi BRI untuk melakukan ekspansi kredit. Hal ini bisa dilihat dari Loan to Deposit Ratio (LDR) BRI saat ini yang berada di angka 83%.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah
-
Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?