Suara.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mendorong agar Rumah Sakit dan klinik utama memanfaatkan program bayar klaim di muka. Bayar Klaim di Muka adalah program teranyar BPJS Kesehatan untuk memastikan aliran dana (cashflow) Rumah Sakit dan Klinik Utama.
Program ini, memungkinkan BPJS Kesehatan untuk membayarkan klaim terlebih dahulu sebelum RS atau klinik utama mengajukan tagihan klaim. Tak tanggung-tanggung uang muka yang diberikan jumlahnya bisa mencapai 60% dari total tagihan klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
Namun, ada berbagai indikator kepatuhan yang harus dipenuhi. Nilai indikator kepatuhan ini, seperti faskes secara rutin melakukan update tempat tidur, display tindakan operasi, penerapan sistem antrean online yang terhubung Mobile JKN. Kemudian indikator terkait tindak lanjut keluhan pelayanan, iuran biaya dan obat, nilai pemahaman faskes, kepuasan peserta di FKRTL, serta capaian Program Rujuk Balik (PRB) 100%.
"Jadi kalau layanan dan kepatuhannya itu bagus, kemudian indikatornya bisa dipenuhi dengan baik, kami bisa berikan (Uang di Muka-red) sampai 60%," tutur Ali Ghufron Mukti ditemui usai Launching Layanan Antrean Online di RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jumat, (18/2/2022).
Program ini berangkat dari banyaknya keluhan masyarakat saat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Di mana, pasien BPJS Kesehatan identik mendapatkan perlakuan tidak mengenakan seperti ditelantarkan oleh pihak Rumah Sakit dan Klinik Utama hingga harus menunggu berjam-jam baru bisa mendapatkan pelayanan medis. Tak jarang, pasien BPJS Kesehatan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pasien lainnya.
Nah, Ali Ghufron enggan peserta BPJS Kesehatan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Rumah Sakit dan Klinik Utama mana pun. Menurutnya, peserta BPJS Kesehatan layak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pasien lainnya.
"Kami tidak mau peserta BPJS Kesehatan itu mendapatkan pelayanan yang biasa saja," imbuh Ali Ghufron.
Oleh karena itu, Ali Ghufron berharap, melalui terobosan ini, pelayanan yang diberikan rumah sakit atau klinik utama kepada peserta BPJS Kesehatan, khususnya JKN-KIS bisa menjadi semakin optimal. Klaim RS tidak ada keterlambatan lagi, sehingga RS lebih tenang dalam memberikan layanan terbaiknya.
"Namun perlu digarisbawahi syarat utama RS atau klinik utama yang dapat mengajukan uang muka pelayanan kesehatan adalah mereka yang telah memenuhi capaian indikator kepatuhan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)," lugas Ghufron.
Baca Juga: Dukung Ekosistem Digital JKN-KIS, RS PKU Muhammadiyah Surakarta Dianugerahi Penghargaan
Salah satu RS yang didorong BPJS Kesehatan untuk mengimplementasikan program pembayaran klaim di muka adalah RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Ini disampaikan Ghufron langsung kepada Direktur RS PKU Muhammadiyah Surakarta, dr. Mardiatmo.
"Program dana uang di muka tolong dimanfaatkan. Karena sayang kalau tidak dimanfaatkan," ucap Ghufron kepada dr.Mardiatmo.
Sementara itu, dr.Mardiatmo mengucapkan mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, program pembayaran klaim di muka dapat sangat membantu cashflow perusahaan. Terlebih, dalam memeberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memerlukan dana yang sangat besar.
"Saya tidak bisa bayangkan Indonesia kalau tanpa BPJS Kesehatan itu akan seperti apa," katanya seraya menambahkan bahwa menerima pembayaran klaim di muka merupakan tanggung jawab yang sangat besar.
Berita Terkait
-
Sah! Nomor Induk Kependudukan Jadi Identitas Tunggal Peserta BPJS Kesehatan
-
4 Cara Cek BPJS Kesehatan di HP, Ketahui Iuran Tagihan Sudah Dibayar atau Belum serta Jumlah Tunggakan
-
BPJS Kesehatan Perkuat Upaya Pencegahan Kecurangan dan Sistem Kendali Mutu dan Biaya
-
Merasa Tak Dihargai saat Rapat, Irma Tegur Keras Menkes: Kalau DPR Sedang Bicara Dilihat Wajahnya
-
Peserta BPJS Kesehatan dimudahkan Antrean Online RS Tentara Bhakti Wira Tamtama
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
INET Umumkan Rights Issue Jumbo Rp1,78 Triliun, Untuk Apa Saja Dananya?
-
Tukad Badung Bebas Sampah: BRI Gandeng Milenial Wujudkan Sungai Bersih Demi Masa Depan
-
Lowongan Kerja KAI Properti untuk 11 Posisi: Tersedia untuk Semua Jurusan
-
Cukai Tembakau Tidak Naik, Ini Daftar Saham yang Diprediksi Bakal Meroket!
-
BRI Peduli Salurkan Ambulance untuk Masyarakat Kuningan, Siap Layani Kebutuhan Darurat!
-
IHSG Cetak Rekor Pekan Ini, Investor Asing Banjiri Pasar Modal Indonesia
-
Cara Hemat Rp 10 Juta dalam 3 Bulan untuk Persiapan Bonus Natal dan Tahun Baru!
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?