Suara.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara APBN 2022 pada bulan Januari 2022 mengalami surplus Rp28,9 triliun. Surplus APBN ini ditopang oleh penerimaan pajak yang melesat 59,39 persen secara tahunan menjadi Rp109,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan kondisi ini merupakan awal yang baik dalam menjalankan APBN 2022 ini.
"Ini cerita APBN di Januari yang awal dengan cerita positif dari pemulihan ekonomi dan dukungan APBN ke masyarakat," ujar Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/2/2022).
Sri Mulyani mengatakan jika dengan periode yang sama tahun lalu dimana pada Januari 2021 mengalami defisit sebesar Rp45,5 triliun.
Surplusnya APBN ini tak lepas dari kinerja penerimaan negara dari sektor pajak pada satu bulan pertama tahun 2022 dimana pendapatan negara melalui pajak sudah mencapai Rp109,1 triliun atau meroket 59,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp69,45 triliun.
Jika dirinci sumber penerimaan tersebut berasal dari beberapa pos perpajakan negara. Dari PPh non migas tercatat penerimaan sebesar Rp61,14 triliun atau tumbuh 56,7 persen. Angka ini lebih tinggi dari capaian di Januari 2021 sebesar Rp39,02 triliun yang mengalami kontraksi hebat sebesar 15,75 persen.
Sementara itu dari sisi penerimaan PPh Migas juga mengalami peningkatan 281,23 persen yakni Rp8,95 triliun dari capaian tahun sebelumnya Rp2,35 persen.
Begitu juga dengan penerimaan PPN dan PPnBM juga mengalami pertumbuhan 45,86 persen atau sebesar Rp38,43 triliun.
Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang sebesar Rp24,9 triliun meliputi bea masuk yang tumbuh 44,1 persen didorong kinerja impor nasional terutama kebutuhan bahan baku atau penolong bagi industri termasuk otomotif.
Baca Juga: Presiden Ungkap 20 Persen Biaya Proyek Ibu Kota Baru dari APBN, Bagaimana Sisanya?
Begitu juga dari jumlah penerimaan negara dari non PPh migas yang mencapai Rp100,16 triliun atau mengalami peningkatan 51,51 persen dari tahun sebelumnya.
Namun untuk PBB dan pajak lainnya hanya Rp0,59 triliun dimana terkontraksi 20,56 persen (yoy) dari Rp0,74 triliun.
Sementara dari sisi belanja negara mencapai Rp127,2 triliun atau kontraksi 13 persen. Rendahnya belanja negara dikarenakan kecilnya realisasi dari belanja Kementerian Lembaga (KL) dan dana desa.
Atas capaian tersebut, APBN di Januari 2022 mencatat surplus Rp 28,9 triliun atau 0,16 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Keseimbangan primer juga surplus Rp 49,4 triliun. SILPA juga masih tersisa Rp 25,9 triliun.
"Januari APBN alami surplus dari keseimbangan primer maupun total. Keseimbangan primer surplus Rp49,4 triliun, ini pembalikan yang luar biasa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kasus Omicron Menggila, Sri Mulyani Tetap Pede Ekonomi Tahun Ini Bisa Capai 5,5 Persen
-
Sri Mulyani Sudah Siapkan Roadmap Perubahan Iklim Lewat APBN
-
Presiden Ungkap 20 Persen Biaya Proyek Ibu Kota Baru dari APBN, Bagaimana Sisanya?
-
Sri Mulyani Sebut Pandemi Covid-19 Bawa Dampak Baik Pada Perubahan Iklim
-
Meski Lokasi Presidensi G20 Dipindah, Sri Mulyani Jamin Delegasi Akan Terkejut Melihat Jakarta
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026