Suara.com - Pemerintah Rusia terus bergerak menghadapi sanksi berbagai negara terhadap mereka. Terkini, otoritas setempat siap mencaplok aset asing yang berada di negara itu.
Otoritas Rusia kini dikabarkan bersiap menyita aset miliki warga negara dan perusahaan asing. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Presiden Dmitry Medvedev melalui media sosial usai sanksi yang diterima Rusia dari berbagai negara pasca operasi militer Rusia di Ukraina.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu menjelaskan, nasionalisasi aset asing di Rusia menyasar bisnis asing yang terdaftar di wilayah berbahaya. Kebijakan ini merupakan respon terhadap penyitaan aset warga dan perusahaan asal Rusia di luar negeri.
“Sanksi-sanksi tersebut tidak akan mengubah apapun. Sebagai informasi, saya dan keluarga tidak memiliki rekening bank atau properti di luar negeri,” jelas Medvedev.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) yang sudah lama dikenal sebagai rival Rusia dan sekutu mereka memberikan sanksi terhadap Rusia, bank-bank Rusia dan para elit politik bisnis dengan membekukan aset mereka.
Medvedev menyebut, negara barat mengancam memblokir rekening warga serta perusahaan Rusia yang tidak berada di daftar sanksi sehingga Moskow akan menanggapi hal ini dengan serius.
Rusia juga tengah mengupayakan pembekuan dana milik warga negara dan perusahaan asing yang ikut campur dalam urusan Rusia-Ukraina. Menurutnya, Nasionalisasi aset yang terdaftar di wilayah berbahaya adalah hal yang perlu dipertimbangkan.
Badan parlemen Duma baru-baru ini menetapkan aturan yang mengizinkan pemerintah Rusia menyita mata uang digital melalui persidangan, selain properti dan aset keuangan tradisional lainnya.
Hal ini disiapkan untuk mengincar pejabat negara yang korupsi, tetapi pihak berwenang Rusia secara aktif berusaha mengatur semua transaksi di sektor kripto.
Baca Juga: Warga Dunia Beda Sikap Soroti Konflik Ukraina dan Palestina, Abu Janda Bongkar Rahasia Ini
Sementara, para elit Rusia dapat memakai aset kripto untuk menghindari sanksi AS. Analis Cowen Research berpendapat, bila Rusia berhasil mengakali sanksi melalui kripto, hal tersebut dapat meningkatkan regulasi terhadap kripto di negara-negara Barat.
Berita Terkait
-
Siapa Batalion Azov: Militer Ukraina yang Serang Tentara Muslim Chechnya dengan Peluru Minyak Babi Agar Tak Masuk Surga
-
Presiden Ukraina Nyaris Terbunuh Dalam Operasi Khusus
-
Harga Pupuk dan Gandum Dikhawatirkan Naik Terdampak Konflik Rusia Ukraina
-
Facebook dan Instagram Hapus Konten dan Berita yang Dikendalikan Pemerintah Rusia
-
Khawatir Tekanan Politik, Rusia Hentikan Penjualan Aset Negara oleh Investor Asing
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN