Suara.com - Pemerintah Rusia terus bergerak menghadapi sanksi berbagai negara terhadap mereka. Terkini, otoritas setempat siap mencaplok aset asing yang berada di negara itu.
Otoritas Rusia kini dikabarkan bersiap menyita aset miliki warga negara dan perusahaan asing. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Presiden Dmitry Medvedev melalui media sosial usai sanksi yang diterima Rusia dari berbagai negara pasca operasi militer Rusia di Ukraina.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu menjelaskan, nasionalisasi aset asing di Rusia menyasar bisnis asing yang terdaftar di wilayah berbahaya. Kebijakan ini merupakan respon terhadap penyitaan aset warga dan perusahaan asal Rusia di luar negeri.
“Sanksi-sanksi tersebut tidak akan mengubah apapun. Sebagai informasi, saya dan keluarga tidak memiliki rekening bank atau properti di luar negeri,” jelas Medvedev.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) yang sudah lama dikenal sebagai rival Rusia dan sekutu mereka memberikan sanksi terhadap Rusia, bank-bank Rusia dan para elit politik bisnis dengan membekukan aset mereka.
Medvedev menyebut, negara barat mengancam memblokir rekening warga serta perusahaan Rusia yang tidak berada di daftar sanksi sehingga Moskow akan menanggapi hal ini dengan serius.
Rusia juga tengah mengupayakan pembekuan dana milik warga negara dan perusahaan asing yang ikut campur dalam urusan Rusia-Ukraina. Menurutnya, Nasionalisasi aset yang terdaftar di wilayah berbahaya adalah hal yang perlu dipertimbangkan.
Badan parlemen Duma baru-baru ini menetapkan aturan yang mengizinkan pemerintah Rusia menyita mata uang digital melalui persidangan, selain properti dan aset keuangan tradisional lainnya.
Hal ini disiapkan untuk mengincar pejabat negara yang korupsi, tetapi pihak berwenang Rusia secara aktif berusaha mengatur semua transaksi di sektor kripto.
Baca Juga: Warga Dunia Beda Sikap Soroti Konflik Ukraina dan Palestina, Abu Janda Bongkar Rahasia Ini
Sementara, para elit Rusia dapat memakai aset kripto untuk menghindari sanksi AS. Analis Cowen Research berpendapat, bila Rusia berhasil mengakali sanksi melalui kripto, hal tersebut dapat meningkatkan regulasi terhadap kripto di negara-negara Barat.
Berita Terkait
-
Siapa Batalion Azov: Militer Ukraina yang Serang Tentara Muslim Chechnya dengan Peluru Minyak Babi Agar Tak Masuk Surga
-
Presiden Ukraina Nyaris Terbunuh Dalam Operasi Khusus
-
Harga Pupuk dan Gandum Dikhawatirkan Naik Terdampak Konflik Rusia Ukraina
-
Facebook dan Instagram Hapus Konten dan Berita yang Dikendalikan Pemerintah Rusia
-
Khawatir Tekanan Politik, Rusia Hentikan Penjualan Aset Negara oleh Investor Asing
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
Terkini
-
Jeffrey Epstein Minta Bantuan Israel untuk Caplok Aset dan Tambang Libya
-
5 Fakta Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026 hingga 50 Persen, Wajib Diketahui Ojol hingga Sopir
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Pertemuan Singkat dengan Kakak Putih Biru, Awal Perubahan Besar Ibu Murni
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
BBRI Melemah Tipis, Analis Ungkap Target Harga Saham dan Rekomendasi
-
Citigroup: Pemangkasan Batu Bara Ancam Operasional Tambang dan Risiko Denda Kontrak
-
Tekanan Jual Menggila, IHSG Rontok ke Level 7.887 pada Sesi I
-
Imbas MSCI, IHSG Turun Peringkat dari Overweight Jadi Netral
-
Menteri Bahlil Cs Dilantik Jadi DEN, HKI Soroti Kepastian Energi Hijau