Suara.com - Pemerintah Rusia terus bergerak menghadapi sanksi berbagai negara terhadap mereka. Terkini, otoritas setempat siap mencaplok aset asing yang berada di negara itu.
Otoritas Rusia kini dikabarkan bersiap menyita aset miliki warga negara dan perusahaan asing. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Presiden Dmitry Medvedev melalui media sosial usai sanksi yang diterima Rusia dari berbagai negara pasca operasi militer Rusia di Ukraina.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu menjelaskan, nasionalisasi aset asing di Rusia menyasar bisnis asing yang terdaftar di wilayah berbahaya. Kebijakan ini merupakan respon terhadap penyitaan aset warga dan perusahaan asal Rusia di luar negeri.
“Sanksi-sanksi tersebut tidak akan mengubah apapun. Sebagai informasi, saya dan keluarga tidak memiliki rekening bank atau properti di luar negeri,” jelas Medvedev.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) yang sudah lama dikenal sebagai rival Rusia dan sekutu mereka memberikan sanksi terhadap Rusia, bank-bank Rusia dan para elit politik bisnis dengan membekukan aset mereka.
Medvedev menyebut, negara barat mengancam memblokir rekening warga serta perusahaan Rusia yang tidak berada di daftar sanksi sehingga Moskow akan menanggapi hal ini dengan serius.
Rusia juga tengah mengupayakan pembekuan dana milik warga negara dan perusahaan asing yang ikut campur dalam urusan Rusia-Ukraina. Menurutnya, Nasionalisasi aset yang terdaftar di wilayah berbahaya adalah hal yang perlu dipertimbangkan.
Badan parlemen Duma baru-baru ini menetapkan aturan yang mengizinkan pemerintah Rusia menyita mata uang digital melalui persidangan, selain properti dan aset keuangan tradisional lainnya.
Hal ini disiapkan untuk mengincar pejabat negara yang korupsi, tetapi pihak berwenang Rusia secara aktif berusaha mengatur semua transaksi di sektor kripto.
Baca Juga: Warga Dunia Beda Sikap Soroti Konflik Ukraina dan Palestina, Abu Janda Bongkar Rahasia Ini
Sementara, para elit Rusia dapat memakai aset kripto untuk menghindari sanksi AS. Analis Cowen Research berpendapat, bila Rusia berhasil mengakali sanksi melalui kripto, hal tersebut dapat meningkatkan regulasi terhadap kripto di negara-negara Barat.
Berita Terkait
-
Siapa Batalion Azov: Militer Ukraina yang Serang Tentara Muslim Chechnya dengan Peluru Minyak Babi Agar Tak Masuk Surga
-
Presiden Ukraina Nyaris Terbunuh Dalam Operasi Khusus
-
Harga Pupuk dan Gandum Dikhawatirkan Naik Terdampak Konflik Rusia Ukraina
-
Facebook dan Instagram Hapus Konten dan Berita yang Dikendalikan Pemerintah Rusia
-
Khawatir Tekanan Politik, Rusia Hentikan Penjualan Aset Negara oleh Investor Asing
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
BSU Guru Kemenag Cair! Ini Cara Cek Status dan Pencairan Lewat Rekening
-
Update Harga Sembako: Cabai dan Bawang Merah Putih Turun, Daging Sapi Naik
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
Harga Emas Antam Melonjak Drastis dalam Sepekan
-
Hari Minggu Diwarnai Pelemahan Harga Emas di Pegadaian, Cek Selengkapnya
-
Orang Kaya Ingin Parkir Supercar di Ruang Tamu, Tapi Kelas Menengah Mati-matian Bayar Cicilan Rumah
-
Mampukah Dana Siap Pakai dalam APBN ala Prabowo Bisa Pulihkan Sumatera?
-
Anak Purbaya Betul? Toba Pulp Lestari Tutup Operasional Total, Dituding Dalang Bencana Sumatera
-
Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumbar, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T