Suara.com - Pemerintah Rusia terus bergerak menghadapi sanksi berbagai negara terhadap mereka. Terkini, otoritas setempat siap mencaplok aset asing yang berada di negara itu.
Otoritas Rusia kini dikabarkan bersiap menyita aset miliki warga negara dan perusahaan asing. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Presiden Dmitry Medvedev melalui media sosial usai sanksi yang diterima Rusia dari berbagai negara pasca operasi militer Rusia di Ukraina.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu menjelaskan, nasionalisasi aset asing di Rusia menyasar bisnis asing yang terdaftar di wilayah berbahaya. Kebijakan ini merupakan respon terhadap penyitaan aset warga dan perusahaan asal Rusia di luar negeri.
“Sanksi-sanksi tersebut tidak akan mengubah apapun. Sebagai informasi, saya dan keluarga tidak memiliki rekening bank atau properti di luar negeri,” jelas Medvedev.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) yang sudah lama dikenal sebagai rival Rusia dan sekutu mereka memberikan sanksi terhadap Rusia, bank-bank Rusia dan para elit politik bisnis dengan membekukan aset mereka.
Medvedev menyebut, negara barat mengancam memblokir rekening warga serta perusahaan Rusia yang tidak berada di daftar sanksi sehingga Moskow akan menanggapi hal ini dengan serius.
Rusia juga tengah mengupayakan pembekuan dana milik warga negara dan perusahaan asing yang ikut campur dalam urusan Rusia-Ukraina. Menurutnya, Nasionalisasi aset yang terdaftar di wilayah berbahaya adalah hal yang perlu dipertimbangkan.
Badan parlemen Duma baru-baru ini menetapkan aturan yang mengizinkan pemerintah Rusia menyita mata uang digital melalui persidangan, selain properti dan aset keuangan tradisional lainnya.
Hal ini disiapkan untuk mengincar pejabat negara yang korupsi, tetapi pihak berwenang Rusia secara aktif berusaha mengatur semua transaksi di sektor kripto.
Baca Juga: Warga Dunia Beda Sikap Soroti Konflik Ukraina dan Palestina, Abu Janda Bongkar Rahasia Ini
Sementara, para elit Rusia dapat memakai aset kripto untuk menghindari sanksi AS. Analis Cowen Research berpendapat, bila Rusia berhasil mengakali sanksi melalui kripto, hal tersebut dapat meningkatkan regulasi terhadap kripto di negara-negara Barat.
Berita Terkait
-
Siapa Batalion Azov: Militer Ukraina yang Serang Tentara Muslim Chechnya dengan Peluru Minyak Babi Agar Tak Masuk Surga
-
Presiden Ukraina Nyaris Terbunuh Dalam Operasi Khusus
-
Harga Pupuk dan Gandum Dikhawatirkan Naik Terdampak Konflik Rusia Ukraina
-
Facebook dan Instagram Hapus Konten dan Berita yang Dikendalikan Pemerintah Rusia
-
Khawatir Tekanan Politik, Rusia Hentikan Penjualan Aset Negara oleh Investor Asing
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
Terkini
-
Prabowo: Hilirisasi Kunci Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
-
Sambut Idulfitri, PLN Group Berbagi Santunan untuk Anak Yatim Hingga Santri di Banggai
-
Hadapi Krisis Minyak, Presiden Prabowo Perintahkan Tambah Produksi Batu Bara
-
Semua Kementerian Akan Efisiensi untuk Jaga Defisit Anggaran, Kecuali MBG
-
Awas, Ada Potensi Lonjakan Harga Barang Pokok Sehabis Lebaran
-
Tarif LRT Jabodetabek Cuma Rp1 Selama H1 dan H2 Lebaran 2026
-
Operasional BRI, BNI, Bank Mandiri dan BSI Selama Libur Nyepi dan Idulfitri
-
Setiap Perjuangan Layak Ditemani: Perjalanan Ibu Wulan, Dari Titik Terendah Hingga Memiliki Rumah
-
Michael Bambang Hartono Meninggal Dunia, Ini 4 Pewaris yang Ditinggalkan
-
Puncak Arus Mudik, Kementerian ESDM dan PLN Cek Operasional SPKLU Dalam Melayani Pemudik EV