Suara.com - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Agus Herta menyebut, konflik Rusia dan Ukraina menekan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena harga komoditas dunia yang naik.
"Harga minyak dunia dalam asumsi APBN hanya ditetapkan sebesar 63 dolar AS per barel. Padahal hingga 7 Maret 2022, harga minyak Brent sudah ditransaksikan seharga 128,76 dolar AS per barel," kata Agus.
Saat ini, kenaikan harga minyak dan gas dunia diprediksi makin memberatkan APBN karena subsidi energi diperkirakan akan naik, terutama subsidi untuk LPG 3 kg dan subsidi listrik.
Penyebabnya, kenaikan harga gas dunia akan meningkatkan harga gas non subsidi sehingga banyak masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi gas non subsidi akan beralih pada LPG 3 kg.
"Hal ini mengakibatkan subsidi LPG 3 kg akan membengkak. Subsidi listrik untuk masyarakat menengah bawah juga akan meningkat seiring naiknya harga minyak dunia, karena sebagian produksi listrik di Indonesia masih menggunakan solar dan batubara sebagai bahan bakar mesin pembangkit listriknya," terang Agus.
Ia memperkirakan utang pemerintah juga akan mengalami tekanan seiring dengan peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembangunan infrastruktur.
"Langkah realokasi dan refocusing anggaran dinilai tidak akan cukup di tengah masih tingginya pembiayaan untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi," ucapnya.
Namun demikian, volatilitas nilai tukar yang tidak terlalu liar di tengah konflik Rusia-Ukraina mengurangi tekanan terhadap nilai utang pemerintah.
"Di tengah perang Rusia-Ukraina, volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak seekstrim volatilitas harga minyak bumi," katanya.
Baca Juga: Perang Rusia vs Ukraina, Federasi Judo Copot Status Penting Presiden Rusia Vladimir Putin
Pemerintah bersama DPR telah menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.350 per dolar AS dalam ABN. Hingga 7 Maret 2022, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berada di kisaran Rp14.380 per dolar AS.
"Hal ini menjadi pertanda kuat bahwa dolar Amerika Serikat sudah tidak lagi menjadi safe haven asset bagi para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi lebih memilih emas sebagai safe haven asset yang tampak dari kenaikan harga emas hingga lebih dari 8,5 persen dalam satu bulan terakhir," ucapnya.
Berita Terkait
-
Mengaku Sebagai Negara yang Sangat Murah Hati, Inggris Justru Tolak Memudahkan Visa Bagi Pengungsi Ukraina
-
Makin Panas, Eropa, AS dan Jepang Batasi Transaksi Kripto dari Rusia
-
PM Boris Jhonson Tegaskan Inggris Menolak Kemudahan Visa Bagi Pengungsi Ukraina
-
Tolak Permudah Visa bagi Pengungsi Ukraina, Boris Johnson: Inggris Negara Murah Hati Tapi
-
Perang Rusia vs Ukraina, Federasi Judo Copot Status Penting Presiden Rusia Vladimir Putin
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
Terkini
-
BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Tahun 2026? Ini Faktanya
-
Purbaya dan Tito Surati Pemda, Minta Kurangi Seminar hingga Perjalanan Dinas demi Efisiensi
-
Tren Mudik Hijau Melesat: Pengguna Mobil Listrik Naik Dua Kali Lipat, PLN Siagakan 4.516 SPKLU
-
UMK Tangerang Tertinggi, Ini Daftar Upah Kota dan Kabupaten di Banten 2026
-
Mengapa SK PPPK Paruh Waktu Belum Muncul di MyASN? Ini Solusinya
-
Purbaya Minta 'BUMN Kemenkeu' Turun Tangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
-
BNPB: Rumah Korban Bencana Aceh dan Sumatera Dilengkapi Sertifikat Tanah Resmi
-
PHR Kantongi Sertipikat Tanah 542 Hektare, Amankan Aset Negara demi Ketahanan Energi Nasional
-
Pemerintah Tetapkan SOP Ketat Cegah Masuknya Zat Radioaktif di Tanjung Priok
-
Saham INET Anjlok di Tengah Rencana Rights Issue Rp3,2 Triliun, Ini Penyebabnya