Suara.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut kenaikan harga minyak goreng lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satunya, perang Rusia-Ukraina jadi penyebab harga minyak goreng tinggi.
Ia menjelaskan, Rusia dan Ukraina merupakan penghasil minyak bunga matahari, sehingga dengan terjadinya perang, maka produksi minyak bunga matahari agak tersendat.
Imbasnya, negara-negara eropa mencari pengganti minyak goreng yaitu dari Crude Pal Oil (CPO). Dengan permintaan yang begitu masif, maka berdampak pada kenaikan harga CPO.
"Nah penggantinya adalah minyak CPO menyebabkan harga CPO loncat dari Rp 14.600 pada awal Februari menjadi Rp 18.000 kemarin dan sekarang sudah turun sedikit, tetapi pada dasarnya naik karena memang mekanisme pasar," ujar Mendag seusai sidak di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Maka dari itu, kata Mendag, pemerintah mencari siasat untuk membuat harga minyak goreng tidak kembali tinggi. Misalnya, memberikan subsidi pada minyak goreng curah yang dijual seharga Rp 14.000 per liter.
Selain itu, Lutfi juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian agar CPO akan disalurkan ke Pabrik-pabrik minyak goreng dan tidak ada lagi CPO yang diekspor.
"Jadi pada kesempatan pertama lewat kementerian perindustrian akan memastikan bahwa tidak ada lagi minyak yang bisa keluar, bukan semuanya, minyak akan datang ke pabrik-pabrik memastikan distribusinya sampai ke pasar. Kemudian akan disubsidi supaya harganya Rp 14.000 per liter atau setara dengan Rp 15.500 per kilogramnya," paparnya.
Di sisi lain, Mendag juga melihat harga bahan-bahan pokok stabil jelang memasuki bulan Ramadhan. Ia mencontohkan, harga cabai rawit merah sudah alami penurunan Rp 65.000 per kilogram dari harga Rp 80.000 per kilogram.
"Harga telur ini juga sangat memprihatinkan karena mestinya harga telur itu apa mendekati 25.000, hari ini turun menjadi Rp 23.000 artinya apa pendapatan petani juga akan terganggu dan ini juga kita mesti jaga supaya bisa diselamatkan petani-petani kita waktu harga yang semakin tinggi di internasional," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Minyak Goreng Mahal? Di Banjarnegara Justru Dibagi Gratis, Namun Ini Syaratnya...
-
Harga Minyak Goreng Tak Terkendali, Menteri Perdagangan Salahkan Perang Rusia dan Ukraina
-
Respon Stok Minyak Goreng Kosong di Beberapa Minimarket, Haryadi Suyuti: Tidak Bisa Goreng Masih Bisa Direbus
-
Bak Sulap, Deretan Minyak Goreng Muncul di Super Market di Palembang Usai Kebijakan HET Dicabut
-
Harga Minyak Goreng di Lombok Tengah Hari Ini Naik, Beli 10 Liter Harus Tambah Beras
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Program Gentengisasi Prabowo Dongkrak Permintaan Genteng di Sentra Majalengka
-
Bukan Beban, Kemnaker Sebut Mudik Bersama Investasi bagi Produktivitas Karyawan
-
Terbaru! Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
OJK Jatuhkan Denda Rp5,6 Miliar dalam Kasus IPO POSA, Benny Tjokro Disanksi Seumur Hidup
-
Bursa Kripto CFX Rilis Laporan Bulanan, Volume Perdagangan Spot Tembus Rp24,33 triliun
-
Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi
-
Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
Pensiunan Diincar Penipu Jelang Lebaran, Komisaris TASPEN Ariawan Ungkap Modusnya
-
Impor LPG dari Timur Tengah Dialihkan ke AS, Pasokan Dijamin Aman
-
Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha