Suara.com - Langka dan mahalnya harga minyak goreng saat ini cukup membuktikan bahwa pemerintah telah gagal dalam membuat kebijakan yang ideal untuk mengatasi masalah ini.
Hal tersebut dikatakan peneliti kebijakan publik IDP LP Riko Noviantoro dalam sebuah diskusi virtual bertajuk "Kupas Tuntas Amannya Minyak Goreng Untuk Rakyat" pada Kamis (24/3/2022).
"Untuk kasus migor Pemerintah gagal mengeluarkan regulasi ideal untuk migor. Masyarakat alami kelangkaan karena Pemerintah lamban atasi kelangkaan," ujar Riko.
Menurut dia mahalnya harga minyak goreng ini membuat ketimpangan masyarakat makin terlihat nyata dalam mendapatkan minyak goreng.
"Ada ketimpangan yang serius bagi masyarakat," ucapnya.
Dirinya pun berani bilang bahwa mafia minyak goreng telah memainkan perannya dengan sangat sukses, lantaran melakukannya dengan sangat rapi dan sistematis.
Sementara pemerintah telah gagal dalam melawan mafia tersebut hingga terjadi kelangkaan hingga harga yang terus merangkak naik.
"Harusnya pemerintah mampu mencegah mafia tersebut. Bikin regulasi yang dapat mencegah adanya mafia itu. Mafia itu pasti mencari celah dalam kekisruhan hingga kelangkaan meluas," katanya.
"Hingga menteri langsung menyebut ada mafia. Seolah kita dikendalikan oleh mafia migor. Jadi masyarakat jangan kaget jika menteri menyebut ada mafia migor," pungkasnya.
Baca Juga: Harga Minyak Kemasan Melambung, Puluhan Pedagang di Jakbar Antre Minyak Goreng Curah
Berita Terkait
-
Pemkot Pekalongan Pantau Bahan Pangan Jelang Ramadhan, Harga Minyak Goreng Rp25 Ribu Per Liter
-
Harga Minyak Kemasan Melambung, Puluhan Pedagang di Jakbar Antre Minyak Goreng Curah
-
Suarakan Minyak Goreng Langka, Desy Ratnasari Tuai Pujian: Publik Figur Harus Berani
-
Minyak Goreng Kemasan Mahal-yang Curah Langka, Penjual Gorengan Terpaksa Naikkan Harga
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
Emas di Rumah Jampidsus Lebih Berat dari Emas Monas
-
Kuota Produksi Batubara Akan Ditambah untuk Suap Pembangkit Listrik PLN
-
OJK: Konsumen Bisa Tuntut Finfluencer Secara Hukum
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Tambahan Kuota Produksi Nikel
-
Belanja Subsidi & Kompensasi Naik 44% ke Rp 233 T, Purbaya Akui Gegara BBM hingga Pelemahan Rupiah
-
Purbaya Kenang Tragedi Montara 2009, Janjikan Ganti Rugi ke Warga NTT
-
Masa Depan Koperasi di Era Digital Kini di Tangan Gen Z
-
Airlangga Bongkar Proyek Data Center Raksasa, Nvidia hingga Big Tech Masuk RI
-
Tiket Indomaret Fun Run 2026 Bisa Dibeli Lewat BRImo, Ada Diskon Rp 25 Ribu
-
Menko Airlangga Minta Dubes Negara Sahabat Kawal Realisasi Investasi Hasil Lawatan Prabowo