Luhut Ingin Belanja Produk Dalam Negeri oleh Pemerintah Tahun 2022 Naik Rp100 Triliun

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan, belanja produk dalam negeri (PDN) oleh pemerintah melalui e-katalog naik dari tahun lalu di angka Rp400 triliun menjadi Rp500 triliun pada tahun ini.

"Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) pada 2022 ditargetkan Rp400 triliun dan tadi kami lapor pada Bapak Presiden, kalau bisa kita tetap tingkatkan mungkin sampai Rp500 triliun pada bulan April nanti dan harus selesai pada 31 Mei sehingga angka pada pertumbuhan ekonomi akan bisa terlihat pada tahun ini," kata Luhut dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 yang ditayangkan secara daring, Jumat (25/3/2022).

Ia menyebut, merujuk pada hitungan Badan Pusat Statistik (BPS), jika Rp400 triliun belanja pemerintah dihabiskan di dalam negeri, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 1,6 persen hingga 1,7 persen.

"Kalau lewat 31 Mei, angka ini tidak masuk lagi. Jadi pertumbuhan 5,2 persen atau 5 persen yang diramalkan pemerintah, dengan ini bisa kita tambah 1 persen sampai 1,7 persen. Dan itu akan bisa tumbuh ekonomi kita di sekitar 6 persen lebih," katanya.

Aksi tersebut akan mampu menciptakan permintaan produk dalam negeri, memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru serta mengembangkan loka pasar pemerintah sebagai pasar utama.

"Ini saya pikir sangat bagus karena pemerintah adalah the biggest buyer (pembeli terbesar)," katanya dikutip dari Antara.

Sementara, program tersebut juga akan mendukung terciptanya 2 juta lapangan kerja baru.

Menurut Luhut, guna mendukung komitmen belanja PDN, pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan Tim P3DN di seluruh Indonesia, melengkapi yang saat ini sudah ada di 25 K/L, 8 BUMN, dan 103 pemerintah daerah.

Selain itu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan ekosistem digital belanja pemerintah untuk mendukung percepatan pembayaran nontunai melalui kartu kredit pemerintah dengan QRIS.

Baca Juga: Presiden Rusia Vladimir Putin Dipastikan Hadir pada KTT G20 di Bali, Menko Luhut Binsar Panjaitan Ingatkan Hal Ini

"Dengan kartu kredit pemerintah, itu akan mengurangi cost (biaya) kita kira-kira 20-30 persen. Jadi negeri ini kita suka tidak suka, akan jadi lebih efisien ke depan," ungkap Luhut.

Pemerintah tengah menyiapkan e-katalog pengadaan barang dan jasa untuk bisa menyerap produk dalam negeri. Dalam katalog elektronik itu kini sudah tayang 200 ribu produk lokal dan ditargetkan mencapai 1 juta produk pada akhir 2022.