Suara.com - Saat ini, Indonesia telah berhasil mengembalikan kapasitas ekonomi ke level prapandemi. Optimisme ini berlanjut dengan APBN, sebagai instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi, terus dapat diandalkan menjadi alat pertahanan negara atas berbagai tekanan dinamika kondisi dunia, baik dari sisi ekonomi maupun dampak rambatan konflik geopolitik yang sedang terjadi. Pemerintah, melalui APBN, terus memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. APBN akan tetap responsif, fleksibel, dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian.
Setelah mencatatkan kinerja positif di tahun 2021, kinerja APBN 2022 pun menunjukkan tren penguatan seiring dengan peningkatan penerimaan negara dari perpajakan. Capaian realisasi penerimaan perpajakan tersebut, salah satunya bersumber dari penerimaan kepabeanan dan cukai, yang didukung oleh penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, dari data yang dihimpun hingga 31 Januari 2022 menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekspor dan impor dalam 21 bulan berturut-turut, sehingga memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai.
"Data per Januari 2022 menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan sebesar 99,41 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah upaya pemulihan ekonomi dunia di masa pandemi," ujarnya pada Selasa,(29/3/2022).
Menurut Nirwala, capaian penerimaan kepabeanan dan cukai yang positif dan tumbuh signifikan di semua komponennya didorong utamanya oleh optimalisasi tugas dan fungsi Bea Cukai.
"Dalam mewujudkan realisasi APBN yang berdampak positif bagi masyarakat, Bea Cukai berupaya mengoptimalkan pelaksanaan empat tugas dan fungsinya, yaitu mengumpulkan penerimaan negara, melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan mengasistensi industri dalam negeri. Hal tersebut pula yang mendasari rencana kerja Bea Cukai tahun 2022 yang fokus pada tiga hal, yaitu pengelolaan fiskal yang sehat, perlindungan masyarakat, dan penerimaan negara yang optimal," katanya.
Nirwala pun menyatakan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan realisasi positif APBN 2022, Bea Cukai tak dapat bekerja sendiri.
"Dalam pelaksanaan APBN, pemerintah membutuhkan dukungan dan kontribusi masyarakat dan stakeholders untuk kelancaran realisasinya. Salah satu upaya Bea Cukai dalam membangun gerakan sadar APBN di tengah masyarakat ialah melalui kegiatan APBN Week yang telah terselenggara pada tanggal 21-25 Februari 2022 lalu. Di ajang tersebut kami mengajak masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa untuk mengenal APBN dan berpartisipasi dalam mendukung dampak positif realisasi pelaksanaan APBN melalui pemanfaatan sosial media," lanjutnya.
Menurut Nirwala dengan mengenal lebih jauh APBN, masyarakat akan menyadari bahwa manfaat APBN begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengendalian Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi, program perlindungan sosial untuk pemulihan ekonomi, antara lain program kartu sembako, kartu pra kerja, dan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, pembangunan infrastruktur prioritas yang terkait dengan pelayanan dasar yang mendukung produktivitas, dan bantuan untuk UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi.
Baca Juga: Jokowi Marah Indonesia Kebanjiran Barang Impor, PKS: 7 Tahun Berkuasa, Presiden Nggak Usah Gimmick!
"Selanjutnya, dengan pemahaman akan pengelolaan keuangan negara oleh masyarakat yang semakin baik, maka semakin banyak pula masyarakat yang tahu hak dan kewajibannya, serta nantinya dapat bersama-sama menjaga APBN kita," tutupnya.
Berita Terkait
-
Selamatkan Produk Dalam Negeri, Kejagung dan Bea Cukai Bersinergi Berantas Impor Ilegal
-
3 Kementerian Ternyata Impor 'Barang Remeh' Hingga Triliunan, Pantas Saja Jokowi Marah
-
6 Kompilasi Jokowi Marah-Marah Selama 7 Tahun Menjabat: soal BBM Papua Hingga Impor Barang
-
Buntut Marah-marah soal Impor, PKS Minta Jokowi Jangan NATO dan NAJO, No Action Jengkel Only
-
Bea Cukai Batam Amankan 191.792 Batang Rokok Ilegal, Bernilai Ratusan Juta
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026