Punya Piutang Rp100 Triliun pada Pertamina, Pemerintah Diminta Tunda Proyek Strategis

Suara.com - Pemerintah dituntut segera membayar piutang PT Pertamina (Persero) yang diperkirakan mencapai Rp100 triliun. Terlebih, saat ini Pertamina berusaha memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan.

BUMN di lini energi ini diperkirakan tengah terdesak dan pembayaran piutang itu dinilai mampu membantu kesehatan keuangan Pertamina demi mengupayakan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat.

“(Pembayaran piutang) Sangat urgent untuk dilakukan, karena kalau tidak cepat (dibayar) bisa terjadi kelangkaan BBM akibat cashflow Pertamina yang terganggu,” ujar Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, Sabtu (2/4/2022) lalu.

Pemerintah diminta untuk menunda berbagai proyek strategis yang tidak urgent dan mengalihkan dana untuk diprioritaskan membayar piutang Pertamina.

“Stimulus dunia usaha masih belum terlalu urgent. Justru dengan piutang dibayar, keuangan Pertamina membaik, maka stok BBM aman. Dengan begitu kinerja dunia usaha juga bisa menggeliat tanpa bergantung pada stimulus pemerintah. Secara ruang fiskal juga masih sangat cukup (untuk membayar piutang). Jadi tidak ada alasan untuk ditunda-tunda lagi,” kata Bhima.

Ia beranggapan, pelunasan utang kepada Pertamina saat ini lebih penting dibandingkan menaikkan harga jual Pertamax yang sebenarnya sudah dilakukan.

Meski dianggap bijak, menaikkan harga Pertamax saat masyarakat tengah berusaha bangkit pasca ledakan Pandemi COVID-19 tentu akan berdampak pada ekonomi.

Terlebih dengan momen bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat justru menurun karena harga kebutuhan pokok yang turut naik.

“Momennya tidak tepat, karena jika dipaksakan, masyarakat jadi terpaksa mengurangi spendingnya untuk belanja Ramadhan. Makan di restoran jadi berkurang, jalan-jalan ditunda, bahkan untuk rencana KPR rumah, jadi berpikir dua kali. Ini artinya, roda ekonomi yang harusnya berputar lebih kencang saat Ramadhan, jadi ikut terhambat,” kata dia.

Baca Juga: Mobil Dinas dan BUMN Diusulkan Tidak Boleh Menggunakan Pertalite