Suara.com - Ekonom Faisal Basri mengungkapkan dampak bagi perekonomian jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan masa pemerintahannya jadi tiga periode.
Faisal mengatakan jika pemerintah Jokowi berlanjut tiga periode, warisan ekonomi yang dicapainya akan hilang.
Misalnya, Jokowi akan kehilangan tingkat inflasi yang rendah, seiring adanya kenaikan harga-harga saat ini.
Selain itu, Jokowi juga akan kehilangan tingkat kemiskinan satu digit, sebab orang miskin bertambah karena tidak mampu membeli harga-harga pangan yang tinggi.
"Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak tiga periode atau ditambah masa jabatannya, karena semakin ditambah masa jabatannya yang bagus-bagus bisa jadi jelek," ujarnya dalam diskusi online 'Harga Kian Mahal, Recovery Terganggu?', Kamis (7/4/2022).
Faisal memaparkan, tingkat kemiskinan sangat mungkin untuk meningkat ketika inflasi tinggi karena porsi pengeluaran 20 persen masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya untuk membeli bahan makanan.
Berdasarkan data BPS, sebanyak 64 persen pengeluaran masyarakat miskin habis hanya untuk beli makanan. Angka ini berbeda dengan 20 persen masyarakat kaya yang porsi pengeluaran untuk belanja bahan pangan hanya 39,22%.
Sejalan dengan itu, harga beberapa komoditas pangan pun tengah naik, seperti minyak goreng yang baik sangat tinggi.
"Itu semua pengaruhnya ke rakyat miskin akan besar dan memunculkan tensi sosial atau gejolak sosial," imbuh dia.
Sebelumnya, Faisal Basri menilai inflasi yang rendah selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya semu belaka. Ia menyebut, inflasi yang rendah seolah-olah harga terkendali, padahal masih ada kenaikan.
Faisal menjelaskan, cara yang dilakukan Pemerintahan Jokowi untuk menekan inflasi dengan injak kaki. Di mana beban yang seharusnya ditanggung pemerintah berpindah ke badan usaha.
Untuk diketahui, selama Jokowi menjabat Presiden tingkat inflasi Indonesia stabil setiap tahunnya di level 3%.
"Jadi, bukan memperbaiki pasokan bukan memperbaiki logistik, tapi lebih pada injak kaki," kata dia.
Berita Terkait
-
Lima Jam Demonstrasi, DPRD Sumsel Terima dan Janji Teruskan Tuntutan Mahasiswa Aliansi BEM Se-Sumsel
-
DPRD Sumsel Dihadiahi Kain Kafan dan Nisan, Mahasiswa Aliansi BEM Se-Sumsel Ajak Menolak Jokowi Tiga Periode
-
Gelombang Massa Mahasiswa BEM Se-Sumsel Kian Bertambah: Bersitegang, Karena Dihadang Masuk Gedung DPRD
-
Menolak Jokowi Tiga Periode Harga Mati, Bem Se-Sumsel: Paling Menyakitkan Rakyat, Saat Minyak Goreng Langka dan Mahal
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen
-
Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!
-
BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi
-
Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global
-
Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!
-
Harga Kakao Melonjak Tajam Efek Selat Hormuz Ditutup, Kemendag Rilis Patokan Baru