Suara.com - Pemerintah diminta mempercepat pembangunan jaringan gas sebagai upaya mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi di tengah masyarakat.
“Telah terjadi pergeseran dari masyarakat terkait penggunaan LPG nonsubsidi. Karena kenaikan harga LPG nonsubsidi, sehingga membuat masyarakat beralih menggunakan LPG subsidi. Ini perlu diperhatikan secara detail oleh pemerintah," kata Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari.
Menurut dia, kenaikan harga LPG nonsubsidi telah mengakibatkan pergeseran pola konsumsi di masyarakat. Bahkan, saat ini, lapisan masyarakat sudah mengalami perubahan.
Hal ini juga terlihat dari adanya pergeseran dari kondisi ekonomi masyarakat menengah saat pandemi, membuat masyarakat menengah sangat kesulitan.
Sehingga, guna memenuhi kebutuhan energi gas yang terus meningkat, Diah mendorong pemerintah untuk mempercepat perkembangan pelaksanaan jaringan gas di seluruh wilayah.
“Potensi gas alam Indonesia sangat besar. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, perlu ditopang oleh kebijakan yang progresif," paparnya.
Sebelumnya, PT PGN Tbk juga menyatakan siap mendukung proses transisi energi melalui ketersediaan pasokan gas dan infrastruktur yang matang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih menuju emisi nol pada 2060.
Direktur Utama PGN M Haryo Yunianto juga menyampaikan, dalam jangka pendek PGN akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan sumber pasokan gas bumi.
Langkah ini sangat strategis mengingat potensi kebutuhan gas bumi di masa depan akan semakin besar. Salah satunya terkait dengan kebijakan bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 23 persen pada 2025.
"Sebagai proses dari rencana penguatan bisnis tersebut, PGN telah mengintegrasikan infrastruktur di Sumatera bagian utara dan tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas penyaluran gas ke seluruh segmen pasar. Pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi ini akan menjadi prioritas utama PGN," pungkas Haryo Yunianto.
Berita Terkait
-
Masyarakat Kaltim Diminta Tak Salahi Aturan Subsidi LPG 3 Kilogram: Yang Berhak Saja yang Membeli
-
Pemerintah 'Ingin' Naikkan Harga Pertalite, Solar, Gas Elpiji Hingga Listrik
-
Boom! Tabung Elpiji Meledak Usai Ditinggal Salat, Dapur Ludes Terbakar
-
Ini 5 Inisiatif Bisnis PGN Menuju Sustainable Energy dalam Rangka Diversifikasi LNG
-
Bakal Bikin Emak-emak Nangis Kejer, Baru Rencana Harganya Mau Naik, Gas Elpiji 3 Kilogram di Gorontalo Dijual Rp 35 Ribu
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Pra Penjualan CBDK Melonjak 309 Persen di Kuartal IV 2025
-
Harga Pangan Nasional Melandai, Cabai Rawit Merah Mahal Jelang Ramadan
-
Harga Emas Naik Pada Akhir Pekan, Galeri 24 dan UBS Kompak Meroket
-
BRI Salurkan KPR Subsidi Rp16,16 Triliun, Perluas Akses Hunian Layak bagi MBR
-
Apa Itu 'Safe House' dalam Kasus Dugaan Korupsi Bea Cukai
-
Apa Itu Free Float? Mengulas Istilah Pasar Saham Wajib Diketahui Investor
-
Kode SWIFT BSI dan Panduan Lengkap Transaksi Internasional
-
Profil Moody's Rating dan Dampaknya Terhadap Bursa Saham Indonesia
-
Panduan Lengkap Cara Daftar Antrian KJP Pasar Jaya 2026 Secara Online
-
Tok! OJK Bekukan Izin Underwriter UOB Kay Hian Sekuritas, Buntut Skandal IPO REAL