Suara.com - Adanya rencana pemerintah pusat yang akan menaikan harga gas elpiji 3 kilogram bakal membuat kaum ibu di Gorontalo semakin pusing tujuh keliling. Pasalnya hingga kini, mereka masih kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. Jika pun dan dijual eceran di warung-warung harganya bisa mencapai Rp 35 ribu.
Dilansir dari Gopos.id-jaringan Suara.com, pada awal Ramadhan tahun ini, kelangkaan stok elpiji 3 kilogram terjadi di Kota Gorontalo. Sehingga harga jual elpiji 3 kilogram di luar pangkalan resmi menjadi Rp 35 ribu per tabung.
Sebenarnya sebelum harga yang dijual di luar pangkalan resmi, harganya masih berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 23 ribu.
"Saat itu harga per tabung masih berkisar Rp 20 ribu hingga Rp 23 ribu," ungkap Warga Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo Mirnawati.
Namun saat Ramadhan, stok elpiji di sejumlah wilayah di Kota Gorontalo makin menipis. Bahkan pada Sabtu (2/4/2022) stok elpiji 3 Kilogram di sebagian besar pangkalan resmi kosong.
"Saya keliling cari gas. Semuanya kosong. Yang ada di warung, harganya sudah Rp35 ribu per tabung," ungkap Udin warga Kota Utara, Kota Gorontalo.
Lantaran itu banyak warga yang berharap agar gas elpiji tiga kilogram bisa didapat.
“Tolonglah kami yang hanya bekerja serabutan ini. Belum habis minyak goreng yang mencekik, muncul lagi masalah bahan bakar. Pertalite susah didapat, sekarang gas elpiji."
"Kami tidak pemerintah atau para wakil rakyat membelikan untuk kami, tetapi kami harap mereka peka dengan keadaan rakyat. Jangan nanti dekat pemilu baru tiba-tiba datang bawa ini itu,” katanya.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara berharap pengawasan ketat pada distribusi elpiji 3 kilogram berlaku selama Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah.
Baca Juga: Kerap Salah Sasaran, Penyaluran BLT Pertalite dan Elpiji Justru Timbulkan Masalah Baru
"Kami berharap masyarakat sasaran tidak mengeluh kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut. Maka pengawasannya tak boleh kendur," kata anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Sian Woloks seperti dilansir Antara.
Ia meminta pemkab perlu turut andil kuat dalam meningkatkan implementasi mekanisme dan sistem pengawasan penyaluran program subsidi elpiji 3 kilogram.
"Harus bersikap tegas bahwa bahan bakar bersubsidi ini hanya bisa dijual oleh pangkalan resmi agar harganya terkendali. Olehnya pengawasan ketat wajib diterapkan," katanya.
Ia menekankan, jika ada warung atau bukan pangkalan ikut menjual gas elpiji 3 kilogram bersubsidi, artinya ada kesalahan mekanisme distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) serta mengganggu kuota di setiap pangkalan.
Otomatis dapat mengganggu mekanisme penjualan yang telah diatur pemerintah. Kemudian dampaknya, warga sasaran bisa teriak-teriak karena kesulitan mendapatkan keperluan gas elpiji tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu