Ekonom Sebut Hanya 25 Persen Masyarakat Lapis Bawah yang Dapat Bansos Pemerintah

Suara.com - Ekonom Core Indonesia, Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa hanya sekitar 25 persen masyarakat lapisan bawah termiskin yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama pandemi Covid-19.

Sisanya kata dia, sebanyak 75 persen masyarakat kelompok tersebut tidak mendapatkan bansos dari pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Ishak dalam acara diskusi Core Quarterly Review 2022: Mengadang Inflasi Menuju Kondisi Pra Pandemi secara virtual, Selasa (19/4/2022).

"Lapisan paling bawah, masyarakat miskin yang menerima bantuan pemerintah tidak sampai 25 persen. Artinya, sisanya yang 75 persen ini tidak dapat bantuan," kata Ishak.

Bansos yang dimaksud, yaitu kartu keluarga sejahtera, bantuan pangan non tunai, dan program keluarga harapan (PKH).

Menurutnya tidak sampainya bansos kepada kelompok masyarakat miskin tersebut disebabkan oleh data yang dimiliki pemerintah tak akurat, alhasil kata dia, ada sejumlah masyarakat yang sebetulnya mampu justru mendapatkan bansos dari pemerintah.

"Ada beberapa kelompok masyarakat menengah atas masih dapat bantuan dari pemerintah. Ini karena sistem pendataan dan penyaluran yang tidak efektif," katanya.

Untuk diketahui anggaran bansos dan insentif bagian dari alokasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN mencapai Rp 451 triliun pada 2022.

Dari total tersebut salah satunya akan disalurkan melalui Kementerian Sosial dengan anggaran dana sekitar Rp 154,76 triliun.

Baca Juga: Miris, Saat Pandemi Tahun 2020-2021 Ada 30 Kasus Korupsi Dana Covid-19, ICW: Paling Banyak Menyunat Dana Bansos

Dari jumlah tersebut, penyaluran dalam beberapa kategori, yakni:

• PKH untuk 10 juta KPM dengan dana Rp 28,7 triliun
• Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM dengan dana Rp45,1 triliun
• Kartu Prakerja Rp11 triliun
• Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp5,6 triliun
• BLT Desa Rp27,2 triliun
• Bansos uang tunai untuk 10 juta KPM Rp 12,02 triliun (Rp200 ribu/6 bulan)
• Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM dengan dana Rp7,1 triliun (Rp 200 ribu/6 bulan)
• Bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik selama 6 bulan dengan dana Rp8,1 triliun
• Cadangan Perlinmas Rp9 triliun
• Cadangan perluasan Rp36,16 triliun.