Suara.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, layanan ortopedi di rumah sakit harus terus dioptimalkan dengan berbagai inovasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi peserta JKN-KIS terhadap layanan ortopedi adalah dengan penyebaran sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Continuing Orthopaedic Education (COE), yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (PABOI) ke-69, di Makassar, Kamis (26/5/2022).
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan bersama dalam pemberian pelayanan ortopedi yang optimal bagi peserta JKN-KIS adalah menciptakan dokter spesialis ortopedi yang berkualitas dan melakukan penyebaran secara merata. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang terbaik bagi peserta JKN-KIS di seluruh wilayah, khususnya terhadap layanan ortopedi. Harapannya juga jangan sampai terjadi mengurangi mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta,” ujarnya.
Ghufron menjelaskan, kasus dan biaya layanan ortopedi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Setidaknya ada 7 provinsi dengan sebaran dokter spesialis terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah, DKI Jakarta, Bali, Banten dan Sulawesi Selatan.
“Ini yang harus menjadi perhatian bersama bahwa seluruh pihak harus bersama-sama menciptakan kualitas pelayanan yang terbaik bagi peserta JKN-KIS, salah satunya pemenuhan dokter spesialistik. Untuk itu, dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder untuk bersama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan termasuk adanya penetapan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dengan berkolaborasi dalam meningkatkan engagement dan partisipasi dalam menjaga sustainibilitas Program JKN,” tambah Ghufron.
Selain penguatan dokter spesialistik ortopedi, pemberian layanan kesehatan juga harus diimbangi dengan transformasi digital. Ia mengatakan, hingga saat ini, BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan berupaya membangun ekosistem digital.
Artinya, peserta kini bisa mendapatkan pelayanan hanya dengan mengakses aplikasi Mobile JKN di handphone peserta, dimanapun tanpa harus datang lebih awal ke fasilitas kesehatan.
“Dengan demikian, dukungan seluruh pemberi pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan sangat dibutuhkan, termasuk memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada peserta JKN-KIS, memberikan pelayanan kesehatan yang, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan di rumah sakit,” tutup Ghufron.
Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Seluk Beluk Program JKN-KIS
Berita Terkait
-
Gubernur Sulsel Buka 69th COE Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia
-
17.189 Peserta BPJS Kesehatan di Aceh Menunggak Iuran, Berikut Rinciannya
-
BPJS Jadi Syarat Urus SIM, Mulai Kapan dan Bagaimana Mekanismenya?
-
Utamakan Keselamatan Pasien JKN-KIS, Ghufron Mukti: Fasilitas Kesehatan Wajib Terakreditasi
-
Sinergi dan Kolaborasi Lintas Kementerian Jadi Kunci Sukses dalam Menggaungkan Program JKN-KIS
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Target IHSG Tembus 10.000, OJK: Bukan Tak Mungkin untuk Dicapai