Suara.com - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong mengatakan kolaborasi komunikasi publik lintas Kementerian/Lembaga menjadi poin penting dalam penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS. Komunikasi publik terkait Program JKN-KIS kini juga turut menjadi agenda pemerintah yang harus terorkestrasi dengan harmonis.
“Sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga menjadi kunci sukses komunikasi pemerintah yang efektif dalam menggaungkan Program JKN-KIS. Kami berharap, Kementerian/Lembaga juga mampu membangun narasi-narasi program JKN-KIS yang kuat, dicari, dan dibutuhkan publik,” ucap Usman saat membuka kegiatan Forum Tematik Bakohumas bertemakan “Kolaborasi Massal Demi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat Yang Kian Optimal”, yang juga dihadiri oleh anggota Bakohumas Kementerian/Lembaga di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (13/4/2022).
Usman menambahkan, agenda komunikasi publik untuk isu pembangunan Program JKN-KIS yang tersebar di berbagai kanal Kementerian/Lembaga pemerintah diharapkan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya percepatan terwujudnya Universal Health Coverage.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti yang menjadi tuan rumah Forum Bakohumas kali ini mengungkapkan BPJS Kesehatan siap berkolaborasi khususnya dalam upaya komunikasi publik dan yang terpenting adalah edukasi kepada masyarakat.
“Tentu dengan tangan terbuka kami siap bersinergi memproduksi konten-konten komunikasi publik dan edukasi yang segar dan kekinian. Isu Program JKN dan BPJS Kesehatan memang bisa dibilang selalu hadir dengan isu yang hangat dalam ruang publik. Namun demikian, hal ini bisa dimanfaatkan agar masyakarat semakin aware dan paham bahwa kontribusinya penting untuk menjaga kesehatan individu maupun masyarakat,” ujar Ghufron.
Ia menuturkan, BPJS Kesehatan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala aspek melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan sistem, dan mendorong peningkatan performa pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN-KIS. Selain itu, untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan layanan kepada peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan juga melakukan beragam terobosan dan inovasi melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam Forum Bakohumas tersebut, juga menghadirkan narasumber diskusi terkait implementasi Inpres 1 tahun 2022 yaitu Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Sekretariat Kabinet, Teguh Supriyadi, Asisten Deputi Jaminan Sosial Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Dyah Tri Kumolosari, serta Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi.
Berita Terkait
-
Sesuai Inpres 1/2022, Mahasiswa Baru UNS Tahun Ajaran 2022/2023 Harus Terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS
-
Dirut BPJS Kesehatan Dukung Implementasi PTK HTA untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Peserta JKN
-
Optimalisasi JKN, BPJS Kesehatan Kerja Sama dengan Dua Universitas di Yogyakarta
-
Pemkot Medan Bakal Tambah Persentase Warga Tercover BPJS Kesehatan
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Bikin Paspor, Badan Usaha dan Hak CIpta
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi
-
Purbaya Siapkan Bea Keluar Batu Bara Gegara Banyak Selundupan, Nikel Menyusul
-
Ekonom UI Ramalkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I 2026 Capai 5,54 Persen
-
Harga Minyak dan Emas Bakal Meroket Efek Nego AS-Iran Buntu, Bagaimana Nasib BBM RI?