Suara.com - Pemerintah RI telah mewajibkan bagi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat untuk dalam pelayanan publik. Persyaratan tersebut salah satunya adalah untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Seperti apa aturan BPJS jadi syarat urus SIM?
Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disahkan pada 6 Januari 2022. Untuk tahu lebih banyak tentang bagaimana mekanisme BPJS jadi syarat urus SIM, simak penjelasannya berikut.
Selain sebagai persyaratan mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), kepesertaan BPJS Kesehatan ini juga berfungsi sebagai pendaftaran pelaksanaan ibadah haji dan umroh, mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan jual beli tanah.
Meski aturan tersebut telah disahkan, kebijakan mengurus SIM dengan persyaratan BPJS Ketenagakerjaan ini belum berlaku. Pasalnya pemberlakuan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk pelayanan publik masih harus menetapkan regulasi yang ada.
Regulasi tersebut merupakan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM guna menambahkan poin persyaratan BPJS Kesehatan. Sembari menunggu regulasi tersebut telah selesai, masyarakat dapat segera mengurus pendaftaran anggota BPJS Kesehatan secara online.
Pendaftaran BPJS Kesehatan secara Online
Pendaftaran BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara online untuk memudahkan calon peserta BPJS Kesehatan. Masyarakat tidak perlu lagi datang menuju kantor BPJS Kesehatan dan hanya perlu mengakses melalui aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store.
Calon peserta diharuskan menyiapkan beberapa persyaratan untuk mendaftar BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN yakni alamat email, nomor hp, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Keluarga (KK). Setelah itu ikuti prosedur mendaftar BPJS Kesehatan secara online berikut ini.
- Buka aplikasi Mobile JKN dan pilih “Daftar”
- Setelah itu pilih “Pendaftaran Peserta Baru”
- Baca seluruh ketentuan pada pendaftaran dan jika sudah pilih “Setuju”
- Masukkan data diri yang dibutuhkan yakni NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah itu akan muncul secara otomatis daftar data keluarga dan calon peserta BPJS Kesehatan
- Isi data diri dan pilih “Selanjutnya”
- Pilihlah fasilitas kesehatan (faskes) yang diinginkan
- Masukkan alamat email aktif dan kode verifikasi akan dikirimkan langsung melalui alamat email
- Salin kode verifikasi ke aplikasi Mobile JKN
- Peserta akan mendapatkan nomor virtual account untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui e-commerce, mobile banking, kantor pos, minimarket dan ATM
Masyarakat diharuskan membayar iuran BPJS Kesehatan paling lama tanggal 10 di setiap bulannya. Besaran iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 sebesar Rp 150.000, kelas II sebesar Rp 100.000 dan kelas III sebesar Rp 35.000.
Baca Juga: Kapan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus SIM? Ini Kata Kepolisian
Demikian informasi seputar BPJS jadi syarat urus SIM yang akan segera diterapkan setelah regulasi direvisi. Semoga bermanfaat!
Kontributor : Muhammad Zuhdi Hidayat
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina