Suara.com - Belakangan, harga tiket pesawat terus meroket hingga membebani masyarakat. Berkaitan dengan ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, masalah ini tidak akan selesai jika hanya satu pihak saja yang bergerak.
"Berkaitan dengan tiket pesawat, memang ada satu hal yang mesti kita selesaikan bersama. Mungkin kita hanya menetapkan sesuatu saja (aturan fuel surcharge)," kata Budi Karya usai Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/6/2022).
Tiket pesawat mahal disebabkan sejumlah faktor, seperti jumlah armada dan harga avtur yang naik. Kementerian Perhubungan menurutnya memiliki solusi jangka pendek dengan peningkatan okupansi.
Ia menyebut, saat tingkat okupansi pesawat di bawah 50 persen, penerbangan suatu maskapai dianggap rugi sehingga mau tidak mau maskapai harus menaikkan harga tiket agar tidak rugi.
"Katakanlah okupansi di bawah 50%, dengan di bawah 50% maka perusahaan penerbangan itu rugi. Karenanya kita bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan suatu seperti sharing block seat (memesan bangku pesawat), sehingga minimal penjualan (okupansi) itu bisa di atas 60%," kata dia.
Jika okupansi berada lebih dari 60 persen, Menhub menyebut, tarif yang lebih murah bisa diberlakukan.
"Jadi kita upayakan seperti beberapa tempat seperti di Toraja, Silampari, kita kumpulkan itu Bupati bicara tentang menanggung block seat, yang dipakai oleh pegawai pemda atau relasi," katanya.
Tidak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga berharap penambahan armada pesawat agar mendorong penurunan harga tiket.
"Kita sih tentu mendorong dan berharap agar pesawat bertambah sehingga masyarakat terlayani dengan baik. dan efeknya kepada harga tiket juga diupayakan bisa jadi lebih baik," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.
Kemenhub bahkan menjanjikan kemudahan izin dan audit armada pesawat baru bagi maskapai. Namun, keuangan yang belum stabil akibat wabah COVID-19 disebut-sebut jadi faktor lain maskapai enggan menambah armada.
Berita Terkait
-
BMKG Diminta Tingkatkan Kecepatan dan Akurasi Perakiraan Cuaca
-
3 Penyebab Harga Tiket ke Singapura Mahal, Benarkah Akibat Kenaikan Bahan Bakar?
-
Penumpang Kereta Api Saat Arus Mudik Lebaran 2022 Lampaui Kapasitas 100 Persen
-
Kemenhub Ajak Universitas Gadjah Mada Sosialisasikan Safety Riding untuk Anak
-
Ajak Swasta Bangun Transportasi Nirawak di IKN Nusantara, Menhub: Suatu Keniscayaan yang akan Terjadi
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Grab Siapkan Dana Jumbo untuk Bonus Hari Raya Jelang Lebaran 2026
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar