Suara.com - Belakangan, harga tiket pesawat terus meroket hingga membebani masyarakat. Berkaitan dengan ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, masalah ini tidak akan selesai jika hanya satu pihak saja yang bergerak.
"Berkaitan dengan tiket pesawat, memang ada satu hal yang mesti kita selesaikan bersama. Mungkin kita hanya menetapkan sesuatu saja (aturan fuel surcharge)," kata Budi Karya usai Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/6/2022).
Tiket pesawat mahal disebabkan sejumlah faktor, seperti jumlah armada dan harga avtur yang naik. Kementerian Perhubungan menurutnya memiliki solusi jangka pendek dengan peningkatan okupansi.
Ia menyebut, saat tingkat okupansi pesawat di bawah 50 persen, penerbangan suatu maskapai dianggap rugi sehingga mau tidak mau maskapai harus menaikkan harga tiket agar tidak rugi.
"Katakanlah okupansi di bawah 50%, dengan di bawah 50% maka perusahaan penerbangan itu rugi. Karenanya kita bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan suatu seperti sharing block seat (memesan bangku pesawat), sehingga minimal penjualan (okupansi) itu bisa di atas 60%," kata dia.
Jika okupansi berada lebih dari 60 persen, Menhub menyebut, tarif yang lebih murah bisa diberlakukan.
"Jadi kita upayakan seperti beberapa tempat seperti di Toraja, Silampari, kita kumpulkan itu Bupati bicara tentang menanggung block seat, yang dipakai oleh pegawai pemda atau relasi," katanya.
Tidak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga berharap penambahan armada pesawat agar mendorong penurunan harga tiket.
"Kita sih tentu mendorong dan berharap agar pesawat bertambah sehingga masyarakat terlayani dengan baik. dan efeknya kepada harga tiket juga diupayakan bisa jadi lebih baik," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.
Kemenhub bahkan menjanjikan kemudahan izin dan audit armada pesawat baru bagi maskapai. Namun, keuangan yang belum stabil akibat wabah COVID-19 disebut-sebut jadi faktor lain maskapai enggan menambah armada.
Berita Terkait
-
BMKG Diminta Tingkatkan Kecepatan dan Akurasi Perakiraan Cuaca
-
3 Penyebab Harga Tiket ke Singapura Mahal, Benarkah Akibat Kenaikan Bahan Bakar?
-
Penumpang Kereta Api Saat Arus Mudik Lebaran 2022 Lampaui Kapasitas 100 Persen
-
Kemenhub Ajak Universitas Gadjah Mada Sosialisasikan Safety Riding untuk Anak
-
Ajak Swasta Bangun Transportasi Nirawak di IKN Nusantara, Menhub: Suatu Keniscayaan yang akan Terjadi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism