PUPR Sebut Hunian Vertikal Jadi Pilihan Rasional Ditengah Lahan Kota yang Sempit

Suara.com - Perkembangan penduduk perkotaan yang cepat di lahan yang semakin terbatas berimplikasi pada urgensi sistem penyediaan perumahan dan akses infrastruktur dasar yang tepat.

Persoalannya, kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas terbatas dalam penyediaan pelayanan infrastruktur dasar dan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk di Jakarta saja, saat ini banyak masyarakat yang tinggal di wilayah yang sangat padat huniannya.

"Tingginya interaksi antar manusia di dalam hunian yang tidak layak akan berisiko terhadap cepatnya penyebaran penyakit yang menular akibat interaksi antar manusia seperti TBC atau Covid-19," kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firsta Ismet dalam keterangan persnya, Jumat (24/6/2022).

Apalagi di tengah lahan Kota Jakarta yang semakin terbatas sedangkan kebutuhan akan rumah layak juga terus meningkat, maka pilihan paling rasional adalah hunian vertikal.

"Ini menjadi satu-satunya cara dalam mengatasi kepadatan hunian sekaligus meningkatkan supply perumahan layak terjangkau bagi masyarakat," paparnya.

Sementara di luar negeri, kesuksesan beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Hongkong dalam pembangunan rusun berkepadatan tinggi bisa dijadikan gambaran positif dari implementasi kebijakan dalam praktek di lapangan.

DKI Jakarta, merupakan kota yang paling berkembang hunian vertikalnya. Sejak tahun 80-an, sudah banyak rusun yang dibangun dan dilanjutkan hingga kini.

Sebagai ibu kota negara sekaligus kota metropolitan yang sudah mencapai usia 495 tahun, Jakarta membutuhkan lebih banyak rusun guna mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal masyarakat urban di DKI Jakarta yang terus bertambah.

Baca Juga: Sedot Anggaran APBN Rp196 Miliar, Kementerian PUPR Rampungkan Proyek Rusunawa Rawa Bebek

Rumah tinggal berupa rusun sewa sederhana (rusunawa) yang layak huni sangat dibutuhkan masyarakat
Jakarta yang mobilitasnya sangat tinggi dan produktif.

Pemerintah DKI Jakarta sendiri terus menjalin kerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membantu pembangunan dan penyediaan hunian vertikal nyaman
dan layak huni.

"Saat ini, BP2P Jawa I fokus membangun sejumlah rusun di wilayah DKI Jakarta dan Banten," kata Firsta

Menurutnya PUPR berkomitmen merealisasikan terciptanya rumah untuk rakyat yang layak huni terutama di Kota Jakarta, sesuai dengan amanat Presiden Jokowi untuk mendukung pencapaian program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Lebih lanjut Firsta mengatakan, Pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 mendorong upaya peremajaan kota secara inklusif melalui konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.

Salah satu upaya yang dilakukan, kata Firsta, dengan mengembangkan public housing berupa Rumah Susun Perkotaan.

“DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang sudah mencapai usia 495 tahun bulan ini tentu bisa menjadi percontohan atau role model terwujudnya kota inklusif dan layak huni dengan pembangunan perumahan nyaman bagi MBR melalui rusun perkotaan. Ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan agar masyarakat tetap bisa menikmati hunian layak,” jelasnya.

Ia menjelaskan, BP2P Jawa I terus melakukan pembangunan rusun nyaman dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta dan juga rusun untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan, yakni rusun mahasiswa atau rusun santri di kampus dan pondok pesantren.

“Saat ini rusunawa yang sudah selesai dibangun oleh BP2P Jawa I dan diperuntukkan bagi ASN dan MBR di antaranya Rusun Pasar Jumat, Rusun Pasar Rumput dan Rusun Rawa Bebek. Rusun tersebut sudah dilengkapi meubelair, serta prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga sangat nyaman dan layak huni,” katanya.